BANDUNG – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia memunculkan berbagai respons dan perdebatan mengenai dinamika politik, konstitusi, serta penegakan hukum di Indonesia.
Ketua DPC PERADI Bandung Raya periode 2026–2030, Adv. Ervin Alexander Aritonang, S.H., M.H., menilai keputusan Gibran untuk mengakhiri masa jabatannya patut dihargai. Namun, menurutnya, rangkaian persoalan hukum dan politik yang mendahului keputusan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi penyelenggara negara dan lembaga peradilan.
Hal itu disampaikan Ervin saat ditemui di Jalan Pelajar Pejuang 45 Nomor 100 A, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jumat (13/11/2026).
Menurut Ervin, keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dapat dipandang sebagai sikap kenegarawanan karena dinilai mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan mempertahankan jabatan.
“Saya melihat sikap tersebut sebagai sikap yang gentleman dan negarawan. Terlepas dari berbagai tekanan politik yang berkembang, keputusan untuk tidak memaksakan diri mempertahankan jabatan patut diapresiasi,” ujarnya.
Namun, Ervin menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang menang atau kalah dalam dinamika politik. Menurutnya, aspek konstitusionalitas, kepastian hukum, serta independensi lembaga peradilan justru harus menjadi perhatian utama.
Soroti Pertimbangan dan Putusan MK
Ervin turut mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Ia mempertanyakan konsistensi antara pertimbangan hukum dan amar putusan yang menyatakan MK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan tersebut.
Menurutnya, apabila suatu perkara sejak awal dinilai berada di luar kewenangan MK, seharusnya persoalan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan aspek kewenangan dan kedudukan hukum pemohon.
“Ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak memiliki kewenangan, tetapi dalam pertimbangannya justru membahas substansi persoalan, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pertimbangan dan amar putusan,” kata Ervin.
Ia menilai persoalan tersebut penting dijelaskan kepada publik agar tidak menimbulkan kebingungan dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penjaga konstitusi.
Meski demikian, kritik terhadap putusan pengadilan harus tetap dibedakan dari tuduhan adanya keberpihakan politik. Penilaian mengenai dugaan intervensi atau kepentingan politik tidak dapat dianggap sebagai fakta tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Putusan MA dan Persoalan Penyetaraan Ijazah
Selain MK, Ervin juga menyoroti putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Ia mempertanyakan proses penanganan perkara yang menurut informasi dan pemahamannya berlangsung sangat cepat, mulai dari penerimaan berkas hingga pengambilan keputusan.
“Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana proses perkara tersebut berlangsung begitu cepat. Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai proses pemeriksaan, dasar pertimbangan hukum, serta alasan di balik putusan tersebut,” ungkapnya.
Ervin juga menekankan pentingnya membedakan antara ijazah asli dari lembaga pendidikan luar negeri dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.
Menurutnya, persoalan pembatalan dokumen penyetaraan tidak boleh serta-merta ditafsirkan sebagai pembatalan seluruh ijazah lulusan luar negeri.
Ia mengingatkan bahwa kepastian hukum mengenai pengakuan pendidikan luar negeri menyangkut kepentingan banyak warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri, baik pada tingkat menengah maupun pendidikan tinggi.
“Jangan sampai persoalan administrasi penyetaraan pendidikan justru menimbulkan ketidakpastian bagi anak-anak Indonesia yang belajar di luar negeri. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengakuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
DPR Diminta Mengedepankan Mekanisme Konstitusional
Ervin juga menyoroti dinamika penggunaan hak DPR dalam menyikapi persoalan Wakil Presiden. Ia mempertanyakan apabila proses politik langsung diarahkan pada penggunaan hak menyatakan pendapat tanpa terlebih dahulu menjelaskan mekanisme dan tahapan konstitusional yang relevan.
Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah, DPR memiliki tiga hak kelembagaan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Ketiga hak tersebut memiliki fungsi dan ruang lingkup berbeda.
Hak interpelasi digunakan untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis. Hak angket merupakan instrumen penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, hak menyatakan pendapat memiliki sejumlah dasar penggunaan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Ervin menilai, dalam persoalan yang menyangkut dugaan tidak terpenuhinya syarat seorang Wakil Presiden, pihak-pihak terkait seharusnya diberikan ruang untuk menjelaskan persoalan yang dipermasalahkan.
“Bagaimana mungkin suatu pendapat dibangun tanpa terlebih dahulu mendengarkan pihak-pihak yang berkaitan? Pemerintah, instansi pendidikan yang menerbitkan surat keterangan, maupun pihak terkait lainnya perlu diberi kesempatan memberikan penjelasan agar persoalan menjadi terang,” ujarnya.
Menurutnya, proses politik dan ketatanegaraan tidak boleh hanya mengedepankan tekanan atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus berlandaskan aturan, prosedur, serta prinsip keadilan.
Pendidikan Politik dan Evaluasi Regulasi
Lebih jauh, Ervin menilai polemik tersebut harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi regulasi mengenai persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.
Ia berharap tidak terjadi diskriminasi terhadap warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri sepanjang kualifikasi pendidikannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, aturan mengenai persyaratan pendidikan, mekanisme penyetaraan ijazah, serta proses verifikasi administrasi pencalonan perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
“Anak-anak Indonesia yang lulusan luar negeri harus memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang menempuh pendidikan di dalam negeri. Jangan sampai persoalan administratif yang tidak jelas justru menjadi penghambat hak konstitusional warga negara,” tuturnya.
Ia juga meminta pemerintah dan lembaga terkait melakukan evaluasi terhadap regulasi pemilu, termasuk aturan mengenai persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, sehingga memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.
Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Peradilan Dipertaruhkan
Pada bagian akhir, Ervin mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan merupakan salah satu fondasi penting negara hukum.
Menurutnya, MK dan MA harus menjalankan kewenangannya secara independen, profesional, transparan, serta bebas dari kepentingan politik maupun tekanan pihak mana pun.
Ia menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus dapat dijelaskan melalui argumentasi hukum yang kuat, konsisten, dan dapat diuji secara terbuka sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung harus bekerja berdasarkan hukum, bukan kepentingan politik. Setiap putusan harus mencerminkan keadilan dan memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.
Ervin berharap polemik yang terjadi menjadi momentum pembenahan sistem ketatanegaraan, penguatan independensi peradilan, serta perbaikan regulasi agar hak setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang setara.
Di tengah dinamika politik nasional, persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa jabatan publik, proses demokrasi, dan kewenangan lembaga negara harus tetap dijalankan dalam koridor konstitusi dan supremasi hukum.
