BANDUNG | MATAPERISTIWA.ID – Sengketa perdata antara PT Favorite Sinar Pelangi dengan PT Bank Victoria International Tbk beserta sejumlah pihak lainnya memasuki proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 1242/Pdt.G/2026/PN JKT.SEL.
Melalui tim kuasa hukumnya, Adv. Ervin Alexander Aritonang, S.H., M.H., Hizkia Peter, S.H., M.Kn., dan Adv. Afdal Novriadi, S.H., M.H., PT Favorite Sinar Pelangi mengajukan gugatan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan nilai tuntutan mencapai Rp8.940.565.000 atau sekitar Rp8,94 miliar.
Adapun pihak-pihak yang digugat di antaranya:
- PT Bank Victoria International Tbk Kantor Cabang Bandung;
- PT Bank Victoria International Tbk Kantor Pusat;
- PT Wahana Mutiara Pratama;
- Notaris Surjadi Jasin;
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Salah satu kuasa hukum Penggugat, Adv. Ervin Alexander Aritonang, S.H., M.H., mengatakan bahwa terdapat sejumlah persoalan mendasar dalam hubungan hukum antara kliennya dengan pihak Bank Victoria yang menurutnya perlu mendapat penjelasan secara terbuka.
“Menurut kami, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam hubungan hukum antara klien kami, PT Favorite Sinar Pelangi, dengan pihak Bank Victoria,” ujar Ervin, yang kini menjabat sebagai Ketua DPC Peradi Bandung Raya periode 2026–2030, di Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 100 A, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Jumat (13/11/2026).
Ervin mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian tim kuasa hukum adalah keberadaan akta perjanjian kredit yang menurut keterangan kliennya dibuat dalam dua rangkap.
Namun, PT Favorite Sinar Pelangi mengaku tidak pernah menerima salinan dokumen perjanjian kredit tersebut sebagai pegangan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai debitur.
“Salah satu persoalan mendasar adalah mengenai akta perjanjian kredit. Akta tersebut dibuat dalam dua rangkap, tetapi klien kami mengaku tidak pernah menerima salinan yang seharusnya menjadi pegangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai debitur,” jelas Ervin, yang diketahui merupakan lulusan Universitas Pasundan.
Menurut Ervin, salinan perjanjian kredit merupakan dokumen penting karena memuat ketentuan yang menjadi dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah, mulai dari jumlah fasilitas kredit, besaran bunga, denda, mekanisme pembayaran, hingga konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan pembayaran.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika debitur menghadapi kendala pembayaran dan membutuhkan kejelasan mengenai posisi kewajiban kreditnya.
Ia menjelaskan, kliennya telah berupaya mengajukan restrukturisasi kredit. Namun, dalam perkembangannya, menurut keterangan pihak Penggugat, penyelesaian justru diarahkan melalui mekanisme pengalihan piutang atau cessie.
“Terhadap mekanisme tersebut, klien kami memiliki keberatan karena tidak menghendaki penyelesaian dengan cara demikian. Kami menilai seluruh proses penyelesaian kredit seharusnya dilakukan secara transparan, berdasarkan kesepakatan, serta tetap memperhatikan hak-hak debitur,” ungkap Ervin.
Sosok yang pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi Gapensi Jabar periode 2021–2026 ini juga menambahkan bahwa substansi yang dipersoalkan adalah dugaan ketidaktransparanan dalam proses penyelesaian kredit serta adanya sejumlah hal yang dinilai berpotensi memengaruhi hak-hak hukum kliennya.
Persoalan lain yang tidak kalah penting disampaikan kuasa hukum lainnya, Hizkia Peter, S.H., M.Kn. Ia menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian data nomor rekening yang berkaitan dengan fasilitas kredit PT Favorite Sinar Pelangi.
“Berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh, terdapat dua nomor rekening berbeda. Salah satu rekening berkaitan dengan PT Favorite Sinar Pelangi, sementara rekening lainnya menggunakan identitas PT FSB,” terang Hizkia.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan karena terdapat perbedaan antara nomor rekening yang disebut tercantum dalam data pelaporan kepada OJK dengan nomor rekening yang sebelumnya diterima dan menjadi pegangan kliennya.
Perbedaan tersebut, menurut tim kuasa hukum, perlu ditelusuri untuk memastikan konsistensi administrasi, pencatatan, serta pelaporan fasilitas kredit.
Hizkia menegaskan, pihaknya belum ingin menarik kesimpulan mengenai kemungkinan adanya pelanggaran tertentu sebelum seluruh dokumen dan bukti diperiksa melalui proses pembuktian.
“Kami tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran tertentu. Namun, kondisi ini perlu dibuka secara terang agar dapat diketahui apakah terdapat kekeliruan administrasi, pembukuan ganda, atau persoalan lain dalam pencatatan fasilitas kredit tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Adv. Afdal Novriadi, S.H., M.H., menyoroti persoalan lain yang berkaitan dengan perhitungan bunga dan denda kredit.
Afdal mengatakan, pihaknya membutuhkan penjelasan terperinci mengenai dasar perhitungannya, termasuk kesesuaiannya dengan perjanjian kredit dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta agar pihak bank membuka seluruh data perhitungan secara transparan, termasuk pokok utang, bunga, denda, serta dasar perhitungan yang digunakan,” ujarnya.
Menurut Afdal, keterbukaan mengenai komponen perhitungan kewajiban menjadi penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara pihak bank dan debitur mengenai jumlah kewajiban yang harus diselesaikan.
“Hal lain yang juga dipersoalkan adalah pengalihan hak tanggungan atau agunan kepada pihak lain. Menurut kami, proses tersebut harus dijelaskan secara terperinci, terutama mengenai objek yang dialihkan,” terangnya.
“Klien kami memiliki hak untuk mengetahui secara utuh apa saja yang dialihkan dan bagaimana nilai kewajiban tersebut dihitung. Jangan sampai terdapat perbedaan nilai yang tidak dapat dijelaskan antara nilai agunan, pokok kredit, bunga, maupun denda,” tegasnya.
Afdal juga menegaskan bahwa gugatan yang diajukan bukan bertujuan untuk menghapus kewajiban kredit PT Favorite Sinar Pelangi.
“Perlu kami tegaskan bahwa permohonan tersebut bukan berarti klien kami meminta agar utangnya dihapuskan. Klien kami tetap mengakui adanya kewajiban kredit. Yang kami perjuangkan adalah agar hubungan kontraktual antara klien kami dengan Bank Victoria diselesaikan secara benar, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” tuturnya.
Dalam menghadapi perkara tersebut, tim kuasa hukum menyatakan telah menyiapkan sejumlah alat bukti yang akan disampaikan sesuai tahapan pembuktian di persidangan.
“Untuk saat ini, kami masih memfokuskan langkah hukum melalui gugatan perdata. Namun, apabila dalam proses pembuktian ditemukan dugaan pelanggaran lain yang melibatkan pihak bank maupun oknum tertentu, kami tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
Sejumlah pertanyaan yang disampaikan Penggugat tentu membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait. Terlebih, OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan juga tercantum sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut.
Meski demikian, seluruh dalil dan keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum Penggugat masih merupakan bagian dari argumentasi salah satu pihak dalam perkara perdata.
Pembuktian mengenai benar atau tidaknya dugaan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim melalui proses persidangan yang objektif dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
KETERANGAN REDAKSI
Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan tim kuasa hukum PT Favorite Sinar Pelangi selaku Penggugat serta informasi mengenai pokok-pokok gugatan yang disampaikan kepada redaksi.
Seluruh dugaan mengenai ketidaksesuaian pencatatan rekening, transparansi perjanjian kredit, perhitungan bunga dan denda, serta pengalihan piutang dan hak jaminan merupakan dalil atau keberatan pihak Penggugat yang masih harus dibuktikan melalui proses persidangan.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya kesalahan, pelanggaran, ataupun perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dilakukan oleh pihak Tergugat.
Redaksi telah berupaya meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan. Ruang hak jawab dan hak koreksi tetap terbuka bagi seluruh pihak sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
