Ciamis, mata-peristiwa.id – Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama DPRD Kabupaten Ciamis menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD, di Gedung DPRD Ciamis, Jumat (13/11/2026).
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran dan fraksi-fraksi, atas kerja keras serta kontribusi pemikiran selama proses pembahasan Raperda APBD 2027.
Menurutnya, kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hasil dari proses pembahasan bersama yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.
Ia menegaskan, berbagai pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan selama pembahasan akan menjadi bahan pertimbangan sekaligus komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Hal ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tatar Galuh Kabupaten Ciamis,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Herdiat juga menyoroti kondisi kemampuan pendapatan daerah yang hingga kini belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja daerah. Sementara itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan tetap harus berjalan, termasuk dalam rangka menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat, bijaksana, dan selektif dalam menentukan prioritas alokasi belanja. Setiap kebijakan anggaran harus didasarkan pada kebutuhan dan tingkat urgensi, dengan mempertimbangkan manfaat serta dampaknya bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pemenuhan urusan pemerintahan wajib, mandatory spending, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja menjadi hal penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2027 tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasil evaluasi gubernur nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penyempurnaan Raperda APBD 2027 agar tetap selaras dengan regulasi serta prioritas pembangunan daerah.
Proses penyempurnaan tersebut akan dilaksanakan paling lambat tujuh hari kerja setelah hasil evaluasi diterima, melalui koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD dengan memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi hasil evaluasi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari penyelarasan kebijakan anggaran (budget alignment) guna memastikan APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2027 tersusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat
( HD )
