LEBAK, MATA-PERISTIWA.ID – Pembebasan lahan di Desa Sawarna Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, disorot tajam. Muncul dugaan permainan data penggarap yang merugikan masyarakat asli.
Persoalan tersebut dibongkar kuasa hukum penggarap, Ena Suharna, S.H. Ia mengungkap dugaan perubahan identitas penggarap dalam SPPT baru atas nama pihak lain. Dokumen itu diduga dipakai sebagai dasar transaksi pembebasan lahan.
Klien Ena memiliki lahan garapan seluas 2,1 hektar, tapi hanya menerima Rp95.500.000. Pembayaran itu pun diserahkan lewat mediator, bukan langsung dari perusahaan.
“Klien kami tidak pernah berhadapan langsung dengan perusahaan. Tapi dalam peta bidang, nama yang tercatat justru orang lain, berinisial SN, DH, dan MN,” ungkap Ena. Sabtu (14/11/2026).
Padahal kliennya sempat meminta harga Rp70.000 per meter. Nyatanya, jika dihitung, Rp95,5 juta untuk 21.000 meter hanya Rp4.548 per meter.
Selisihnya sangat jauh. Ke mana selisih uangnya? Siapa yang menikmati?
Ena menduga nama penggarap asli diganti dalam SPPT baru tanpa sepengetahuan pemilik garapan.
“Ini baru satu penggarap. Sudah berapa ratus hektar yang dibebaskan sejak 2021 sampai sekarang? Ini bukan soal harga saja, tapi soal skema dan transparansi,” tegasnya.
Ia juga menduga, sebagian lahan yang dibebaskan kemudian naik status jadi hak milik lewat sertifikat perorangan yang diduga berkaitan dengan program PTSL. Padahal lahan itu disebut-sebut untuk proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dugaan pergantian data inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kuasa hukum untuk membawa persoalan ini ke jalur hukum.
Ena menegaskan, persoalan ini tidak akan berhenti hanya di pemberitaan atau klarifikasi sepihak. Saat ini kasus tersebut sedang melalui pemeriksaan proses hukum.
“Kami tidak mau ini hanya jadi ramai di media lalu hilang. Kasus ini harus melalui pemeriksaan proses hukum. Semua dokumen, mulai dari SPPT, peta bidang, sampai aliran pembayaran, harus diperiksa. Siapa yang mendata, siapa yang mengganti nama, dan siapa yang menikmati selisihnya, itu akan terjawab melalui pemeriksaan proses hukum,” tegas Ena.
Menurut Ena, pemeriksaan proses hukum itu penting agar tidak ada pihak yang bisa cuci tangan dan tidak ada hak masyarakat yang hilang begitu saja.
Untuk sementara itu, apakah PT LPM tahu ada perbedaan nama penggarap? Siapa yang melakukan pendataan dan verifikasi? Apakah pembayaran sudah sesuai kesepakatan? Bagaimana status hukum lahan yang sudah dibebaskan?
Pertanyaan itu wajib dijawab terbuka oleh PT LPM, Desa Sawarna Timur, Kecamatan Bayah, Bapenda, hingga BPN.
Sementara itu, Ena juga menduga ada keterlibatan sejumlah pihak. Namun dugaan itu harus dibuktikan lewat pemeriksaan dokumen dan penyelidikan Aparat Penegak Hukum (APH).
Dalam waktu dekat, Ena akan menggelar audiensi dengan mengundang PT LPM, mediator, Pemdes Sawarna Timur, Kecamatan Bayah, Bapenda, BPN, DPRD, dan masyarakat penggarap.
Pembebasan lahan untuk investasi tidak boleh mengorbankan hak rakyat. Transparansi harga, kejelasan identitas penggarap, dan legalitas dokumen adalah hal mutlak.
Hingga berita ini diterbitkan, PT LPM dan instansi terkait belum memberikan keterangan resmi. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi.
Publik menunggu jawaban: Pembebasan lahan Sawarna Timur ini sudah sesuai aturan, atau ada permainan yang harus dibongkar melalui pemeriksaan proses hukum?
