LEBAK, MATA-PERISTIWA.ID – Kuasa Hukum penggarap, Ena Suharna, S.H., menjelaskan kepada awak media hasil konfirmasinya dengan mantan petugas ukur program PTSL, yaitu Cecep. Hasilnya, kata Ena, justru semakin menguatkan dugaan yang sebelumnya diberitakan kemarin.
Ena mengungkapkan, Cecep yang pada tahun 2022 masih menjadi petugas ukur PTSL, tidak bisa memberikan penjelasan apapun terkait lahan di Desa Sawarna Timur yang kini sudah dibebaskan perusahaan atas nama perorangan.
Padahal, lahan itulah yang sebelumnya diukur dalam program PTSL. Menurut Ena, Cecep diduga hanya beralasan dirinya sekadar petugas ukur. Semua data disebut dikumpulkan di BPN, dan dirinya mengaku tidak menyimpan arsip apapun.
Saat didesak lebih jauh, kata Ena, Cecep juga tidak bisa menjelaskan berapa hektar lahan perusahaan yang diukur dan masuk program PTSL. Dia justru menyebut nama lain yang dinilai lebih tahu.
Ena menilai jawaban itu sangat janggal. Sebab Cecep adalah orang yang mengukur langsung lahan tersebut di lapangan. Tidak mungkin dia tidak tahu lahan yang dia ukur sendiri.
Kejanggalan itu semakin besar, kata Ena, karena fakta berikutnya tidak bisa dibantah.
Cecep yang pada tahun 2022-2023 masih menjadi petugas ukur PTSL, namun kali ini sebagai karyawan PT. Legon Pari Mustika (PT LPM). Perusahaan yang kini menguasai lahan tersebut.
Dari petugas ukur tanah rakyat, berubah menjadi karyawan perusahaan yang mengambil alih tanah itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, lahan penggarap seluas 2,1 hektar diduga datanya diganti menjadi atas nama perorangan, lalu dibebaskan perusahaan hanya dengan nilai Rp95,5 juta. Penggarap asli ditinggalkan.
Kini, kata Ena, terungkap siapa yang mengukur lahan itu. Dan orang itu kini berada di dalam perusahaan.
“Kalau tidak ada apa-apa, kenapa dia harus bungkam? Kenapa dia mengaku tidak punya arsip, padahal dia sendiri yang mengukur? Dan kenapa setelah pengukuran selesai, dia justru menjadi karyawan perusahaan yang diuntungkan dari pengukuran itu? Ada apa di balik semua itu?” kata Ena kepada awak media. Minggu (15/11/2026).
Untuk sementara itu menurut Ena, pola ini patut diduga ada kongkalikong. Pengukuran PTSL yang seharusnya untuk rakyat, diduga justru menjadi jalan mulus bagi perusahaan untuk menguasai lahan.
Selama BPN Kabupaten Lebak tidak membuka secara transparan berapa hektar lahan Sawarna Timur yang masuk PTSL tahun 2022 dan atas nama siapa, dan selama mantan petugas ukurnya bungkam, maka dugaan itu akan semakin kuat.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada BPN Kabupaten Lebak, PT LPM, dan pihak-pihak lain yang disebut, untuk mendapatkan keterangan yang berimbang.
