BATAM, MATA-PERISTIWA.ID – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Barelang mengamankan seorang oknum wartawan berinisial H atas dugaan tindak pidana pemerasan terhadap seorang pengusaha di Kota Batam, Senin (16/11/2026). Penangkapan ini berkaitan dengan pemberitaan mengenai dugaan peredaran rokok ilegal merek Manchester tanpa pita cukai yang disorot merugikan keuangan negara.
Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Agung Tri Poerbowo, S.I.K., M.M., membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa terduga pelaku menggunakan modus meminta sejumlah uang dengan dalih penghapusan (takedown) berita.
“Terduga pelaku berinisial H membuat pemberitaan tentang rokok tanpa cukai, lalu meminta uang sebesar Rp75 juta dengan modus takedown berita. Dari jumlah tersebut, uang yang sudah ditransfer kepada terduga pelaku sekitar Rp10 juta,” ujar Kompol Agung saat dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp, Senin (16/11/2026).
Pandangan Hukum: Antara Pelanggaran Pidana Pemerasan dan Perlindungan UU Pers
Kasus ini memicu sorotan tajam dari kalangan pers dan aktivis di Batam. Ketua Jurnalis Rajawali Nusantara (JRN), Jaliudin, menyatakan bahwa penindakan hukum terhadap wartawan dapat dibenarkan apabila tindakan tersebut murni disertai unsur pemerasan atau penerimaan suap.
Namun, perlindungan hukum tetap berlaku apabila wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara sah tanpa praktik transaksional. Berdasarkan kaidah pers dan hukum positif:
-
Modus Pemerasan & Suap: Tindakan meminta imbalan uang dengan syarat menghapus berita negatif telah keluar dari koridor etika jurnalistik dan masuk ke ranah pidana umum (Pasal Pemerasan KUHP).
-
Mekanisme Sengketa Pers: Jika suatu pemberitaan dianggap merugikan atau tidak akurat, penyelesaiannya wajib ditempuh melalui Hak Jawab, Hak Koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers, bukan melalui transaksi di luar prosedur.
-
Ancaman Hukum Menghalangi Pers: Sebaliknya, pihak mana pun yang memaksa wartawan melakukan takedown berita sah dapat dijerat ancaman pidana penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp500 juta berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pimpinan Redaksi MATA-PERISTIWA.ID: Praktik Takedown dan Suap Rusak Integritas Demokrasi
Menanggapi insiden ini, Pimpinan Redaksi MATA-PERISTIWA.ID sekaligus narasumber kegiatan Bimtek Jurnalistik, Agus Wahyudin, SE., C.EJ., C.BJ, memberikan penegasan keras. Menurutnya, praktik takedown berita merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (2) yang secara tegas melarang penyensoran, pelarangan penayangan, maupun penghapusan karya jurnalistik yang telah dipublikasikan ke ruang publik.
“Praktik takedown berita justru merusak integritas pers dan mengkhianati fungsi utama jurnalisme sebagai penyampai informasi kepada publik. Pers adalah pilar demokrasi, sehingga setiap tindakan yang menghapus jejak informasi publik sama saja dengan meruntuhkan fondasi demokrasi itu sendiri,” tegas Agus.
Lebih lanjut, Agus menyoroti fenomena aliran dana dalam kasus ini. Ia menilai bahwa pemberian uang kepada wartawan dengan tujuan menghapus berita pada hakikatnya adalah bentuk suap, bukan sekadar pemerasan sepihak. Menurutnya, hal tersebut mengindikasikan adanya upaya dari pihak pemberi uang (pengusaha) untuk menutupi suatu pelanggaran hukum.
“Fokus hukum seharusnya diarahkan pada akar masalah, yaitu pihak yang berusaha menyembunyikan kesalahan melalui suap, dalam hal ini adalah pengusaha rokok tersebut. Keduanya harus diadili secara hukum agar aparat penegak hukum menegakkan keadilan secara adil tanpa mencederai kemerdekaan pers,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap terduga pelaku H, sementara awak media terus memantau perkembangan proses hukum lebih lanjut.
(Leni/Redaksi)




