Garut,mata-peristiwa.id – Konflik internal mengguncang tubuh PDI Perjuangan Kabupaten Garut. Puluhan kader dan pengurus lama di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) dan ranting dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 menyuarakan kekecewaan keras atas hasil Musyawarah Anak Cabang (Musancab) yang menetapkan kepengurusan PAC periode 2026–2030.
Gelombang penolakan datang dari sejumlah kecamatan, di antaranya Karangtengah, Wanaraja, Sukawening, dan Pangatikan. Para kader menilai keputusan Musancab tidak lahir dari aspirasi arus bawah, melainkan ditentukan secara sepihak oleh struktur di atasnya.
Kekecewaan itu memuncak saat Surat Keputusan (SK) kepengurusan PAC baru dibacakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut dalam forum Musancab yang digelar di GOR Desa Mekarhurip, Kecamatan Sukawening, Sabtu (31/1/2026). Sejumlah kader bahkan menyatakan siap melakukan aksi simbolik “melepaskan atribut partai” dan mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai bentuk perlawanan terbuka.
Ketua PAC lama PDI Perjuangan Kecamatan Karangtengah, Iwa Kartiwa, menyebut penetapan kepengurusan baru sebagai keputusan yang melukai harga diri kader di tingkat bawah.
“Yang ditunjuk sebagai Ketua PAC bukan hasil usulan mayoritas, bahkan disebut tidak memiliki KTA dan bukan kader aktif. Tapi justru diberi SK untuk memimpin partai di kecamatan,” ujar Iwa.
Ia menegaskan, kondisi ini berpotensi menimbulkan efek domino berupa pengunduran diri massal, bukan hanya di Karangtengah, tetapi juga di kecamatan lain di Dapil 3 dan dapil lainya.
Iwa mengaku telah mengabdi selama lebih dari dua dekade di PDI Perjuangan. Ia juga menyebut keterikatan historis keluarganya dengan partai banteng moncong putih tersebut. “Kami tidak sedang memberontak, kami hanya menuntut keadilan dan penghormatan terhadap mekanisme partai,” katanya.
Nada penolakan serupa disampaikan Eti, Ketua PAC lama PDI Perjuangan Kecamatan Pangatikan. Ia menilai Musancab kali ini sarat kejanggalan dan tidak sesuai dengan aturan internal partai.
“Kami dari PAC lama, pengurus ranting, dan anak ranting menolak hasil Musancab. Nama-nama yang ditetapkan sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara PAC tidak pernah mencalonkan diri. Bahkan ada yang tidak hadir dalam forum,” ujar Eti dengan nada tegas.
Menurutnya, kader yang secara resmi mencalonkan diri melalui musyawarah ranting justru tidak pernah diajak berkomunikasi terkait hasil akhir penetapan kepengurusan.
“Kami bahkan tidak mengenal siapa mereka yang ditunjuk. Mereka bukan bagian dari PAC, ranting, atau anak ranting. Ini sangat melukai semangat kader,” ungkapnya.
Eti menduga ada skenario tertentu dalam proses Musancab kali ini. “Kami tidak menolak keputusan, tapi prosesnya patut dipertanyakan. Ini terasa seperti permainan yang sudah disiapkan sejak awal,” pungkasnya.
Ketegangan ini memperlihatkan jurang yang semakin lebar antara aspirasi kader akar rumput dengan kebijakan elite partai di tingkat struktural. Jika tidak segera direspons, konflik internal ini dikhawatirkan akan menggerus soliditas PDI Perjuangan di Garut menjelang agenda politik besar tahun 2026.
Pewarta : irwi
