Indramayu-mataperistiwa.id -Forum Honorer Database BKN Non-ASN 2022 Kabupaten Indramayu menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu di Ruang Paripurna. Jum’at (21/2/2025).
Audiensi ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi 1 hingga Komisi 4 DPRD, serta perwakilan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Keuangan Daerah (BKD), dan Dinas Pendidikan (Disdik).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Amroni, S.IP., memimpin langsung rapat tersebut dan menyatakan bahwa DPRD menerima aspirasi dari para honorer dengan baik. Hasil diskusi dengan BKPSDM mengarah pada kesepakatan untuk mengangkat sisa honorer dalam database BKN secara bertahap menjadi pegawai penuh waktu dalam dua tahun ke depan.
“Kami di DPRD akan mengawal penuh proses ini. Honorer yang belum diangkat akan menyesuaikan honor mereka berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Indramayu, sambil menunggu proses pengangkatan penuh waktu,” ujar Amroni.
Ilham, Ketua Forum Honorer Database BKN Indramayu, mengungkapkan rasa optimisnya bahwa perjuangan honorer kini mulai membuahkan hasil. Sebanyak 2.393 honorer diupayakan akan selesai dalam dua tahun.
Selama proses pengangkatan, para honorer akan berstatus paruh waktu dengan gaji sesuai SSH, mengikuti regulasi pusat terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
“Dua tahun ini akan menjadi masa penuntasan data honorer menjadi PPPK penuh waktu,” ungkap Ilham.
Ia berharap, penuntasan pengangkatan ini bisa selesai di tahun 2025. Namun, jika tidak, Ilham optimis bahwa dalam kurun dua tahun, seluruh honorer akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, sesuai komitmen dari BKPSDM.
Pada kesempatan tersebut, Ilham menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Indramayu, terutama kepada pimpinan Komisi 1 hingga Komisi 4, yang dinilai telah memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan Forum Honorer.
Ia berharap dukungan legislatif ini mampu mendorong eksekutif untuk merealisasikan pengangkatan honorer menjadi PPPK penuh waktu.
“Semoga pihak eksekutif, dengan dukungan penuh dari DPRD, bisa memenuhi harapan kami untuk segera menyelesaikan PPPK Penuh Waktu,” tutup Ilham.
