Gresik, mataperistiwa id – Dugaan Fiktif Program Ketahanan Pangan telah dibincangkan Warga Desa Panjunan dengan anggaran Dana Desa tahun 2024.
Dugaan tersebut sudah tersebar dan menjadi sorotan publik.
Senin (19/05/2024).
Dengan dalih salah tulis, oknum Pemerintahan Desa Panjunan di duga ada unsur gratifikasi.Pemkab.Gresik
telah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung program ketahanan pangan namun, salah satu warga Desa Panjunan mengungkapkan bahwa, program tersebut di Desa Panjunan,ada dugaan dipergunakan oleh PJ Kepala Desa, Aji setiawan dan perangkat desa untuk keuntungan pribadi.
Warga yang tidak mau disebutkan namanya menyampaikan ” Penguatan ketahanan pangan yang berupa lumbung desa dan alat penggilingan padi/jagung yang sudah di (SPJ) kan secara tertulis 60.000.000 dan 50.000.000 tidak pernah ada barang atau fisiknya .”
“Selain itu, bukti fisik tentang keberadaan alat dan tempat tersebut tidak ada .Dan warga juga menyoroti kurang aktifnya PJ Kepala Desa Panjunan yang berkantor di desa sehingga timbul kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Desa Panjunan.”
” Rumor di masyarakat bahwa lumbung pangan itu memang ada di rencanakan jangka panjang pembangunan desa dari program ketahanan pangan Bu Kades Nursila tapi keburu purna tugas,” ujar warga.
Selanjutnya awak media mengkonfirmasi ke PJ Kepala Desa Panjunan,aji setiawan melalui CHATT WhatsApp ingin bertemu dan menjawab”,wa’ aikumsalam saya ada giat di ruang sekda pak monggo bisa ketemu pak carik jika diperlukan.” terangnya.
Lebih lanjut awak media menemui Sekdes di kantor menerangkan ” Kalau dana desa yang di peruntukkan buat penguatan ketahanan pangan ( lumbung desa ) di berikan berupa bibit padi untuk petani sedangkan Dana Desa yang diperuntukkan buat penguatan ketahanan pangan pertanian yang berupa alat pertanian penggilingan padi/jagung tetapi tidak ada bentuk fisiknya .”cetusnya .
Kemudian saat awak media menunjukkan laporan realisasinya Sekdes menjawab ” Bahwa itu yang ada di laporan realisasi merupakan salah tulis atau salah ketik .” imbuhnya.
Lebih lanjut warga menghimbau untuk Inspectorat harus turun karena kami khawatir sekali juga tidak ada transparasi dan mohon ditelusuri terkait penyelewengan atau penyalahgunaan dana dan praktek korupsi di tingkat desa.(Et)
