BANDUNG, MATA-PERISTIWA.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) turun langsung memastikan penyelesaian persoalan tertundanya pembayaran upah bagi para sopir dan kernet truk pengangkut dalam program Gentengisasi Jatiwangi.
Dalam pertemuan evaluasi bersama jajaran pemerintah daerah, KDM meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Majalengka Eman Suherman, serta Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein (Om Zein) memaparkan secara terbuka akar permasalahan yang membuat puluhan sopir truk belum menerima hak pembayaran pengiriman.
“Kenapa kemarin ada yang teriak-teriak sopir belum dibayar?” tanya KDM dalam dialog tersebut, dikutip Rabu (11/11/2026).
Bukan Ketiadaan Dana, Melainkan Hambatan Tender Tujuan Distribusi
Dari hasil pemaparan, terungkap bahwa kendala pembayaran bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran, melainkan persoalan administrasi dan belum jelasnya titik tujuan pengiriman genteng di sejumlah daerah penerima.
Sekda Jabar Herman Suryatman menjelaskan bahwa dana pembayaran untuk para sopir sebenarnya telah disiapkan oleh pihak koperasi. Namun, pengiriman belum dapat diproses secara administratif karena tender penyedia toko bahan bangunan di beberapa daerah—seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kuningan—belum rampung.
“Uang untuk bayar sopir sudah ada, Pak. Masalahnya secara administrasi yang bersangkutan sudah keluar mobilnya, terus mau dikirim ke mana? Salah satunya karena target sasarannya belum jelas. Bogor, Kuningan ini tendernya belum selesai. Karena tendernya belum selesai, maka toko bangunannya belum bisa menerima genteng,” jelas Herman.
Kondisi tersebut membuat pihak koperasi ragu mencairkan biaya pengiriman sebelum adanya kepastian titik bongkar muat. Dalam dialog itu juga diklarifikasi bahwa jumlah armada truk yang belum terbayarkan bukan 146 unit sebagaimana isu yang beredar sebelumnya, melainkan sebanyak 85 unit truk.
“Yang belum dibayar berapa truk sekarang? Kemarin ada 146 kurang lebih,” tanya KDM yang kemudian diluruskan oleh Bupati Majalengka Eman Suherman, “146, Pak. Belum dibayar mah 80 ternyata, 85 truk.”
Pemprov Jabar Sudah Fasilitasi Pembiayaan hingga Infrastruktur Jalan
Menelusuri pihak yang bertanggung jawab atas belum siapnya titik penerimaan barang, dijelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di bawah Balai Besar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menangani teknis pelaksanaan kegiatan.
KDM menegaskan bahwa duduk perkara ini harus diluruskan secara utuh agar publik tidak keliru menilai seolah-olah Pemerintah Provinsi Jawa Barat lalai menyediakan dana. Padahal, Pemprov Jabar bersama Pemkab Majalengka telah memfasilitasi pembiayaan modal kerja bagi koperasi pengrajin melalui Bank BJB dan Bank Majalengka.
“Uangnya sudah diserahkan, sudah ditransfer,” kata Herman membenarkan kesiapan dana koperasi tersebut.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan bahwa sejak awal pemerintah daerah telah memberikan dukungan komprehensif kepada sentra industri genteng, mulai dari pengaspalan (hotmix) akses jalan menuju sentra produksi agar genteng tidak pecah saat diangkut, perlindungan asuransi, bantuan pembiayaan koperasi, hingga pendampingan standar mutu SNI.
Evaluasi Rantai Distribusi dan Perlindungan Hak Sopir
Ke depan, KDM menginstruksikan pemangkasan rantai distribusi agar pengrajin dan pabrik genteng dapat langsung menyalurkan produk ke toko atau lokasi penerima begitu administrasi tujuan selesai, sehingga tidak membebani biaya logistik.
Ia memastikan program Gentengisasi tetap berlanjut karena berperan vital membangkitkan kembali industri kerajinan genteng rakyat di Jatiwangi (Majalengka) maupun Plered (Purwakarta). Namun, ia mewanti-wanti seluruh pemangku kepentingan—mulai dari kementerian terkait, pemda, hingga koperasi—untuk memperbaiki koordinasi.
“Jangan sampai ada yang tersakiti, apalagi rakyat, apalagi sopir dan kernet. Harus kami lindungi,” tegas KDM. (Red)
