BATANG, MATA-PERISTIWA.ID – Wakil Bupati Batang sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Batang, Suyono, meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan analisis khusus dan kajian mendalam terhadap kebijakan baru yang diterbitkan dalam pelaksanaan program tersebut.
Suyono menilai, implementasi kebijakan baru itu berpotensi menimbulkan kerugian di tingkat pelaksana bawah—mulai dari mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), anak-anak penerima manfaat, hingga para relawan yang sebelumnya telah direkrut namun mendadak diberhentikan.
Menurutnya, aturan yang sudah telanjur berjalan tanpa sosialisasi dan transisi yang matang tersebut menimbulkan kebingungan di lapangan bagi pihak-pihak yang terdampak.
“Kebijakan baru ini mestinya dari Kepala BGN harus ada analisis khusus atau kajian-kajian. Jangan sampai menentukan arah kebijakan itu justru merugikan di bawah, misalkan mitra, terus penerima manfaat, terus relawan yang tadinya sudah direkrut terus dikeluarkan; dia menjadi bingung apa yang harus dikerjakan karena sudah telanjur di situ,” ujar Suyono saat ditemui di kantornya, Rabu (11/11/2026).
Dampak Suspend Administratif dan Potensi Pengangguran Baru di 81 SPPG
Suyono menegaskan bahwa dampak kerugian akibat kebijakan baru BGN tersebut tidak hanya bersifat materiel, tetapi juga imateriel bagi para mitra pengelola SPPG di daerah.
Selain itu, mekanisme penghentian sementara (suspend) operasional SPPG yang dinilai terlalu mudah dijatuhkan hanya karena persoalan administratif tanpa kepastian tenggat waktu pemulihan turut merugikan hak anak-anak penerima manfaat, terutama di lingkungan pondok pesantren.
“Anak-anak yang tadinya sudah menerima, namun tiba-tiba dihentikan itu mereka justru menagih kapan bisa menerima MBG lagi, karena sudah merasakan manfaatnya, khususnya di pondok-pondok,” tambahnya.
Berdasarkan data ketenagakerjaan di Kabupaten Batang, Suyono memaparkan bahwa dari sekitar 81 titik SPPG yang ada, perubahan regulasi tersebut justru memicu potensi munculnya pengangguran baru akibat pemutusan hubungan kerja para relawan—sebuah kondisi yang dinilai bertolak belakang dengan misi awal program MBG dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Tekankan Kajian Lapangan dan Penjagaan SOP Kualitas Gizi
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Batang menekankan agar setiap perumusan kebijakan strategis ke depan tidak didasarkan pada pertimbangan sepihak dari pusat semata, melainkan wajib melalui kajian komprehensif berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Di akhir keterangannya, Suyono berpesan agar seluruh unit SPPG di Kabupaten Batang yang saat ini masih beroperasi aktif tetap menjaga ketat Standar Operasional Prosedur (SOP) guna memastikan kualitas asupan pangan—termasuk distribusi susu dan menu gizi seimbang—tetap terjaga demi mencegah munculnya kasus stunting baru.
(Muslihudin)
