JAKARTA, MATA-PERISTIWA.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pencabutan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan bentuk pelaksanaan murni dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memenangkan gugatan Subhan Palal.
Dengan pencabutan resmi tersebut, Yusril menegaskan bahwa tidak ada lagi dasar hukum maupun kekuatan mengikat bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada tahun 2019 silam.
“Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Yusril melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dasar Hukum Pencabutan dan Ketentuan Peninjauan Kembali (PK)
Yusril menjelaskan, pencabutan tersebut ditetapkan secara resmi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Suket Dirjen Dikdasmen Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diteken di Jakarta pada 11 November 2026.
Menurutnya, langkah administratif ini merupakan kewajiban konstitusional pejabat pemerintahan untuk mengeksekusi putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), sejalan dengan amanat Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ia juga menambahkan bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) tidak dapat ditempuh oleh pihak tergugat selaku pejabat administrasi negara.
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” tegas Yusril.
Implikasi Konstitusional Jabatan dan Status Gugatan di PTUN
Lebih lanjut, Yusril berpandangan bahwa pembatalan dan pencabutan suket penyetaraan pendidikan ini membawa implikasi serius terhadap pemenuhan persyaratan konstitusional pencalonan Wakil Presiden.
“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” ungkapnya.
Terkait gugatan lanjutan yang diajukan oleh Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai persoalan surat keterangan serupa, Yusril memperkirakan proses persidangan tersebut akan menghadapi kendala yuridis terkait objek sengketa (locus et tempus).
“Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yusril turut meluruskan posisinya bahwa keterangannya disampaikan dalam kapasitas sebagai Menko Kumham Imipas yang mengoordinasikan persoalan hukum negara, dan menepis anggapan dirinya memimpin tim khusus dalam polemik tersebut. Ia mengimbau seluruh pihak untuk senantiasa menghormati putusan pengadilan demi menegakkan prinsip negara hukum yang berkeadilan. (Red)
