Demo di Pendopo dan Kejari Indramayu, Aliansi Pemuda Desak Pengusutan Dugaan Ijon Proyek hingga Jual Beli Jabatan

INDRAMAYU, MATA-PERISTIWA.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Pendopo Kabupaten Indramayu, Senin (16/11/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan praktik ijon proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Dalam aksinya, peserta demonstrasi menuntut Bupati Indramayu, Lucky Hakim, segera membenahi tata kelola birokrasi pemerintahan yang dinilai bermasalah. Mereka menyoroti keras dugaan praktik transaksional dalam proyek-proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dugaan jual beli jabatan.

Kritik tersebut disampaikan melalui orasi bergantian dan pembentangan spanduk, di antaranya bertuliskan “Ijon Proyek di Kabupaten Indramayu—Jual Beli Jabatan”, “Kejari Jangan Tutup Mata atas Kasus Ijon Proyek”, hingga “Indramayu Tidak Butuh Pemimpin yang Banyak Drama”.

Koordinator lapangan Nasrudi, bersama sejumlah orator lainnya seperti Tobiin dan Febi S., menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan penyampaian aspirasi secara damai. Massa meminta Bupati Lucky Hakim bersedia menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan tuntutan masyarakat.

Meski sejumlah perwakilan Pemkab Indramayu, termasuk Kepala Satpol PP, sempat menemui peserta aksi, massa menolak jika aspirasi hanya disampaikan melalui perwakilan. Karena tuntutan pertemuan langsung belum terpenuhi, massa menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila pemerintah daerah tidak memberikan respons.

Sebelum bergeser, peserta aksi turut menggelar doa bersama di depan Pendopo agar dugaan kasus ijon proyek dan jual beli jabatan segera terbongkar serta seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Lanjut ke Kejaksaan Negeri Serahkan Laporan Pengaduan

Usai berunjuk rasa di Pendopo, massa bergerak menuju Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu untuk menyampaikan laporan pengaduan resmi.

Bacaan Lainnya

Setibanya di lokasi, perwakilan massa diterima langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Indramayu. Pihak kejaksaan menyatakan bersedia menerima dokumen pengaduan yang diserahkan oleh APIB, sekaligus menegaskan komitmennya untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memantau perkembangan penanganan perkara serta membuka ruang audiensi bagi masyarakat.

Aksi unjuk rasa yang mendapat pengamanan gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP tersebut berlangsung tertib dan kondusif.

Latar Belakang Laporan Dugaan Ijon Proyek ke KPK

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan praktik ijon proyek di lingkungan Pemkab Indramayu sebelumnya juga telah dilaporkan ke KPK di Jakarta pada Kamis (29/10/2026). Laporan yang disampaikan pelapor berinisial HK tersebut memuat uraian dugaan permintaan komitmen fee atau uang muka proyek konstruksi Tahun Anggaran 2025 kepada sejumlah pengusaha sebelum pekerjaan dilaksanakan.

Dalam salinan uraian pengaduan yang beredar, pelapor mencatut nama pejabat aktif Pemkab Indramayu berinisial LH serta sejumlah pengusaha asal Cirebon (berinisial RS) dan Sukabumi (berinisial HH dan BZ) terkait dugaan transaksi senilai miliaran rupiah dan draf pekerjaan pada tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora).

Menanggapi mencuatnya laporan tersebut, Ketua Forum Peduli Indramayu Masdi menilai bahwa dugaan transaksi proyek di lingkungan pemerintahan merupakan persoalan serius yang wajib ditangani secara transparan oleh aparat penegak hukum. Ia mengaku berencana mendatangi KPK bersama tim untuk mendorong percepatan tindak lanjut laporan tersebut.

Catatan Redaksi: Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan Kode Etik Jurnalistik, Redaksi MATA-PERISTIWA.ID masih berupaya melakukan konfirmasi serta membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi Bupati Indramayu Lucky Hakim maupun jajaran Pemerintah Kabupaten Indramayu terkait tuntutan massa APIB serta pencatutan nama dalam dokumen pengaduan tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *