SERANG, MATA-PERISTIWA.ID – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten berhasil meringkus seorang pria berinisial JH, yang berperan sebagai sopir kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar tanpa izin resmi.
Penangkapan tersebut dilakukan petugas di kawasan Jalan Serang–Cilegon, Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, pada Senin (9/11/2026).
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabidhumas) Polda Banten, Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ribuan liter Bio Solar bersubsidi tersebut diperoleh pelaku dengan cara menyedot dari tangki-tangki kendaraan truk yang terparkir di sebuah lahan kosong di Desa Wanayasa, Kecamatan Kramatwatu.
Modus Pemindahan Menggunakan Jeriken dan Mesin Pompa
Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea memaparkan secara rinci modus operandi yang dijalankan pelaku dalam menampung serta mengangkut BBM bersubsidi tersebut menggunakan kendaraan bak terbuka jenis Suzuki Carry.
“Pelaku mengambil BBM dari tangki truk menggunakan jeriken berkapasitas 35 liter. Selanjutnya, BBM dipindahkan menggunakan mesin pompa ke dalam dua buah kempu yang berada di kendaraan Suzuki Carry. Berdasarkan hasil tera oleh Tim Metrologi Kota Serang, jumlah BBM bersubsidi jenis Bio Solar yang berhasil diamankan mencapai kurang lebih 1.854 liter, yang tersimpan dalam dua kempu dengan kapasitas masing-masing 1.000 liter,” jelasnya dalam keterangan pers, Kamis (12/11/2026).
Dari pengungkapan kasus penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi tersebut, penyidik Ditreskrimsus Polda Banten turut menyita sejumlah barang bukti di lokasi kejadian, meliputi:
-
Satu unit kendaraan roda empat merek Suzuki Carry beserta kunci kontak.
-
Dua buah kempu berisi BBM bersubsidi jenis Bio Solar dengan total volume kurang lebih 1.854 liter.
Ancaman Pidana dan Imbauan Kepolisian kepada Masyarakat
Atas perbuatannya, tersangka JH dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Di akhir keterangannya, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol. Maruli Ahiles Hutapea mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak melakukan praktik penyalahgunaan maupun penimbunan BBM bersubsidi yang merugikan negara serta masyarakat yang berhak menerimanya.
“Apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya. (Red)
