GARUT, MATA-PERISTIWA.ID – Ketua Front Indonesia Muda (FIM17), Beni Kartanagara, angkat bicara dan menyoroti keras dugaan fee 30 % oleh oknum pengusung program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kecamatan Sukawening dan Leuwigoong, Kabupaten Garut. Menurutnya, dugaan praktik tersebut sudah mengarah ke gratifikasi dan pungutan liar yang harus segera diusut tuntas.kamis 19/11/2026
“Pernyataan tegas Beni Kartanagara ini disampaikan setelah mencuatnya pengakuan sejumlah kepala sekolah di Sukawening dan Leuwigoong yang menyebut pengusung program revitalisasi berinisial L diduga meminta fee 30% dari total nilai bantuan.
“Kami dari FIM17 (Front Indonesia Muda) sangat menyoroti fee 30% oleh oknum pengusung program Revitalisasi di Sukawening dan Leuwigoong. Ini sudah mengarah ke gratifikasi. Ini bukan lagi sekadar dugaan administrasi, ini sudah masuk ranah pidana,” tegas Beni Kartanagara kepada awak media.
BENI KARTANAGARA : FEE 30% ITU GRATIFIKASI!
Menurut Beni, dalam program Revitalisasi yang bersumber dari APBN, tidak ada satu pun aturan yang membolehkan pihak manapun, dengan dalih sebagai pengusung, untuk meminta fee, komitmen, atau setoran dari kepala sekolah.
“Atas dasar apa pengusung minta 30 % ? Program Revitalisasi itu program reguler pemerintah pusat, berdasarkan Dapodik. Bukan program aspirasi perorangan. Jadi kalau ada yang minta 30 %, itu namanya gratifikasi, itu namanya pungli,” ujar Beni.
Beni menjelaskan, jika satu sekolah menerima bantuan lebih dari Rp 1 Miliar, maka fee 30% itu nilainya ratusan juta rupiah per sekolah. Jika saja ada 5 sekolah dapat bantuan revitalisasi di Sukawening, dan beberapa sekolah SDN Leuwigoong dan Banjarwangi, maka total dugaan gratifikasi bisa mencapai miliaran rupiah.
“Ini uang negara untuk anak-anak sekolah supaya dapat pasilitas belajar yang baik tapi Kalau dipotong 30 % di awal saat pencairan 70%, jelas pembangunan pisik tidak akan maksimal. Yang dirugikan adalah anak-anak kita ,” tambah Beni.
POLA DIDUGA SISTEMATIS : DIMINTA DI AWAL SAAT PENCAIRAN 70%
Beni Kartanagara juga menyoroti pola penagihan yang diungkap sumber. Menurut sumber, uang tersebut diduga diminta di awal ketika pencairan 70 %.
“Menurut sumber, uang tersebut diminta di awal ketika pencairan 70 %. Ini pola yang sistematis. Baru cair 70 %, langsung dipotong. Ini menunjukkan adanya perencanaan, bukan kebetulan,” tegas Beni.
Menurut Beni, pola ini harus menjadi fokus penyelidikan aparat penegak hukum. Periksa rekening koran kepala sekolah saat pencairan 70%, periksa aliran dana, periksa komunikasi dengan oknum pengusung.
“APH jangan hanya tanya ke kepala sekolah, tapi telusuri ke mana uang itu mengalir saat pencairan 70% itu. Siapa yang menerima ? Melalui rekening siapa ? Ada bukti transfer atau tidak?” ujar Beni.
OKNUM PENGUSUNG BERINISIAL L, MATERIAL DIDUGA DIKENDALIKAN
Selain fee 30%, Beni juga menyoroti dugaan pengendalian material bangunan oleh oknum pengusung.
Menurut kepala sekolah yang dikonfirmasi di Kecamatan Sukawening dan Leuwigoong, pengusung tersebut berinisial L. Oknum tersebut diduga tidak hanya meminta fee, tetapi juga diduga ikut mengendalikan pembelian material.
“Kalau benar pengusung berinisial L ini juga mengendalikan material, maka ini keuntungan ganda. Sudah dapat fee dapat juga margin dari material. Ini namanya mengendalikan uang dan rantai pengadaannya. Ini harus dibongkar,” ujar Beni.
Beni meminta agar nota pembelian, pemasok material, harga material, dan kualitas material di SDN 4 Maripari, SDN 2 Sudalarang ,SDN 3 Sukasono, SDN 1 Sukaluyu, dan SDN 1 Mekarwangi untuk segera diaudit dan juga SDN yang mendapatkan Revitalisasi di kecamatan Lewiugoong dan Banjarwangi.
“Jangan sampai kepala sekolah hanya disuruh beli ke toko tertentu dengan harga yang sudah dimark-up. Audit semuanya,” tegasnya.
FIM17 MINTA KEJARI DAN POLRES GARUT SEGERA BERTINDAK
Atas nama FIM17, Beni Kartanagara meminta Kejaksaan Negeri Garut, Polres Garut, dan Inspektorat Kabupaten Garut untuk segera turun tangan dan tidak menunggu viral.
“Kami dari FIM17 mendesak Kejari Garut dan Polres Garut segera panggil kepala sekolah di Sukawening dan Leuwigoong, panggil pengusung berinisial L, periksa Dinas Pendidikan Garut. Jangan tunggu viral baru bertindak,” tegas Beni.
Beni juga meminta agar kepala sekolah yang sudah berani jujur memberikan keterangan diberikan perlindungan, agar tidak mendapat intimidasi dari oknum pengusung.
“Kepala sekolah jangan takut. FIM17 siap mengawal. Kalau ada yang mengintimidasi kepala sekolah karena sudah bicara jujur, laporkan ke kami,” ujar Beni.
PENDIDIKAN BUKAN LADANG GRATIFIKASI
Di akhir pernyataannya, Beni menegaskan bahwa pendidikan bukan ladang gratifikasi.
“Pendidikan bukan ladang setoran. Anggaran sekolah bukan milik pengusung. Material bangunan bukan lahan permainan. FIM17 akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai ada kepastian hukum,” pungkas Beni Kartanagara.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak pengusung program berinisial L, kepala sekolah, pemasok material, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, serta seluruh pihak yang berkaitan.




