GARUT, MATA-PERISTIWA.ID – Proyek pekerjaan rehabilitasi tiga ruang kelas di SMK Santana 2 Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, yang bersumber dari dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Anggaran 2026, menuai sorotan tajam dari masyarakat dan pemerhati pendidikan.
Proyek dengan nilai anggaran fantastis mencapai Rp403.070.000 ini diduga sarat penyimpangan dalam pelaksanaan volume fisik maupun transparansi penggunaannya, Rabu (11/11/2026).
Kepala Sekolah SMK Santana 2 Cibatu sekaligus selaku penanggung jawab proyek, Dedi Mulyadi, terkesan bungkam dan menghindar saat hendak dikonfirmasi oleh awak media terkait rincian anggaran serta polemik yang terjadi di lingkungan sekolahnya.
Rincian Proyek: Rehab Ringan dan Pemasangan Paving Block
Berdasarkan data resmi yang tertera pada papan informasi proyek di lokasi kegiatan, rincian pekerjaan proyek ini meliputi:
-
Nama Kegiatan: Bantuan Pemerintah Revitalisasi SMK
-
Sumber Dana: APBN Tahun Anggaran 2026
-
Besaran Dana: Rp403.070.000 (Empat Ratus Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
-
Waktu Pelaksanaan: 84 Hari Kalender (01 September s.d. 23 November 2026)
-
Pelaksana: Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SMK Santana 2 Cibatu
Berdasarkan investigasi di lapangan, item pekerjaan yang dikerjakan mencakup rehabilitasi tiga ruang kelas yang meliputi penggantian lantai tegel/ubin baru, renovasi plafon, perbaikan pintu dan jendela, serta pemasangan paving block sepanjang 100 meter di area lingkungan sekolah.
Kendati demikian, besaran anggaran mencapai lebih dari Rp403 juta untuk skala pekerjaan rehabilitasi ringan dan pemasangan paving block tersebut dinilai tidak sebanding, sehingga memicu kecurigaan warga terkait potensi markup anggaran maupun penurunan spesifikasi material bangunan (RAB).
Polemik Klaim Pengusung dan Isu Komitmen Fee 50 Persen
Di sisi lain, muncul polemik terkait status dana bantuan revitalisasi tersebut. Sejumlah sumber dari kalangan pendidik menegaskan bahwa bantuan revitalisasi ini murni bersifat reguler berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan skala prioritas kebutuhan sekolah, sehingga tidak melalui campur tangan pihak luar atau “pengusung program” tertentu.
Namun, fakta mengejutkan justru terungkap dari pengakuan seorang oknum berinisial A yang mengaku sebagai pihak pengusung. Ia mengeklaim bahwa pihak sekolah baru menyerahkan 50 persen dari “komitmen awal” yang dijanjikan, sementara sisa pembayaran masih ditahan oleh pihak kepala sekolah.
Pengakuan ini memantik kecurigaan publik terkait adanya indikasi praktik pungutan liar (pungli) atau gratifikasi dalam penyaluran dana bantuan negara. Warga mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas asal-usul adanya permintaan komitmen fee tersebut.
“Kalau bantuan itu murni reguler dari Dapodik, tidak boleh ada potongan atau komitmen fee dalam bentuk apa pun. Jika ada pengakuan sudah diserahkan 50 persen, hal ini harus diperiksa secara hukum oleh instansi berwenang,” ujar salah seorang warga Cibatu yang enggan disebut namanya.
Warga Desak APH dan Inspektorat Turun Tangan
Menanggapi polemik ini, wali murid dan masyarakat sekitar mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Inspektorat, Kejaksaan Negeri Garut, serta Polres Garut segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap proyek fisik di SMK Santana 2 Cibatu.
“Kami minta aparat penegak hukum segera memeriksa pembangunan tiga ruang kelas senilai Rp403 juta ini. Periksa kualitas tegel, plafon, pintu, jendela, hingga paving block-nya, serta usut tuntas pengakuan oknum berinisial A terkait komitmen fee tersebut,” tegas warga.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah SMK Santana 2 Cibatu Dedi Mulyadi serta pihak berinisial A belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi MATA-PERISTIWA.ID tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait.
