ANAMBAS, MATA-PERISTIWA.ID – Proyek Lanjutan Renovasi Pasar Loka di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan nilai kontrak mencapai Rp24,8 miliar mulai menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan penggunaan material kayu yang asal-usul dan legalitas sumbernya hingga kini belum mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pihak pelaksana proyek.
Dugaan tersebut mencuat setelah penelusuran di lapangan menemukan informasi mengenai penggunaan ribuan potong kayu dalam pekerjaan konstruksi. Namun, dari mana kayu tersebut didatangkan, siapa pemasoknya, serta apakah dilengkapi dokumen legalitas hasil hutan, masih menjadi pertanyaan.
Persoalan ini bukan perkara sepele. Sebab, proyek yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Saat dikonfirmasi mengenai perkembangan pekerjaan, pelaksana teknis proyek, Andre, menyebut progres pembangunan telah mencapai 15 persen. Namun, ketika ditanya mengenai sumber material kayu dan bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan untuk mengoperasikan mesin pemancang tiang pancang atau pile driver, ia mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut.
“Progres pekerjaan sudah mencapai 15 persen, namun saya tidak mengetahui sumber material seperti kayu dan bahan bakar minyak yang dipakai untuk mesin pancang, langsung ke Humas aja pak,” kata Andre.
Pernyataan tersebut justru menyisakan sejumlah pertanyaan. Bagaimana pengawasan terhadap material yang digunakan dalam proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab memastikan kayu yang masuk ke lokasi pekerjaan memiliki dokumen asal-usul yang sah?
Proyek yang diselenggarakan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kepulauan Riau, ini dikerjakan oleh Kerja Sama Operasional (KSO) PT Ramadika Mandiri–PT Bengkel Kreatif Utama.
Berdasarkan data kontrak, pekerjaan tersebut memiliki nomor kontrak HK.02.01/SP.HS/PPK-PS/01/VIII/2026 dengan nilai Rp24.806.341.800. Masa pelaksanaan ditetapkan selama 240 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender.
Sementara itu, konsultan pengawas atau manajemen konstruksi (MK) dipercayakan kepada PT Arcansia Dwitama Konsultan KSO PT Teknik Eksakta. Adapun sumber pendanaan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2026–2027.
Dengan nilai anggaran sebesar itu, setiap material yang digunakan semestinya dapat dipertanggungjawabkan. Khusus material kayu, aspek legalitas asal-usul hasil hutan perlu dibuktikan melalui dokumen yang dipersyaratkan dalam ketentuan tata kelola kehutanan dan sistem legalitas kayu yang berlaku.
Ketentuan mengenai legalitas hasil hutan antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan beserta aturan turunannya. Sementara itu, kewajiban dokumen legalitas kayu perlu dilihat berdasarkan jenis produk, asal bahan baku, serta ketentuan SVLK yang berlaku.
Apabila kayu yang digunakan ternyata berasal dari sumber tidak sah dan tidak dilengkapi dokumen yang diwajibkan, persoalan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur larangan terkait peredaran dan penguasaan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen sah, sesuai unsur perbuatan yang terbukti.
Karena itu, pihak kontraktor maupun instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proyek perlu memberikan penjelasan terbuka. Dokumen pemasok, bukti asal-usul kayu, serta dokumen pengangkutan hasil hutan menjadi bagian penting untuk menjawab keraguan publik.
Bukan hanya persoalan kayu, keterangan pelaksana teknis yang mengaku tidak mengetahui sumber BBM untuk mesin pemancang juga perlu mendapat penjelasan. Penggunaan material dan operasional pekerjaan seharusnya berada dalam sistem pengendalian proyek yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, media ini telah berupaya meminta konfirmasi kepada Humas KSO RM-BKU selaku kontraktor pelaksana melalui pesan singkat WhatsApp. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan substantif.
Publik kini menunggu penjelasan pihak kontraktor dan instansi terkait. Jangan sampai proyek yang menggunakan anggaran negara hampir Rp25 miliar justru menyisakan persoalan mengenai transparansi material dan pengawasan pelaksanaannya.
Hingga berita ini diterbitkan, asal-usul dan legalitas kayu yang digunakan masih belum mendapatkan penjelasan dari pihak pelaksana.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi KSO RM-BKU maupun instansi terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Leni)
