Oleh: Dede Farhan Aulawi
mata-peristiwa.id – Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya mineral dan batubara yang sangat besar. Potensi tersebut mencakup batu bara, nikel, tembaga, emas, bauksit, timah, bijih besi, serta berbagai mineral strategis lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks transformasi ekonomi global, kekayaan pertambangan Indonesia bahkan memiliki posisi strategis dalam rantai pasok industri energi baru terbarukan, kendaraan listrik, teknologi tinggi, dan industri manufaktur.
Namun, besarnya potensi sumber daya pertambangan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas tata kelola, pemerataan manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Berbagai persoalan masih menjadi tantangan serius, mulai dari perizinan, pengawasan operasional, konflik lahan, kerusakan lingkungan, praktik pertambangan ilegal, ketimpangan distribusi keuntungan, hingga lemahnya pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama sektor pertambangan bukan semata-mata bagaimana meningkatkan produksi dan nilai ekspor, melainkan bagaimana memastikan seluruh kegiatan pertambangan dikelola secara transparan, akuntabel, berkeadilan, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola pertambangan perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional, ketahanan ekonomi, kedaulatan sumber daya alam, dan perlindungan kepentingan generasi mendatang.
*Permasalahan Krusial dalam Tata Kelola Pertambangan*
A. Persoalan Perizinan dan Tumpang Tindih Wilayah Tambang
Salah satu persoalan mendasar dalam tata kelola pertambangan adalah kompleksitas perizinan dan belum optimalnya integrasi data antarinstansi. Tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan dengan kawasan hutan, perkebunan, wilayah permukiman, lahan masyarakat, dan kawasan lindung dapat menimbulkan konflik hukum maupun sosial.
Permasalahan juga muncul ketika penerbitan izin tidak sepenuhnya didukung oleh verifikasi kemampuan teknis, finansial, lingkungan, dan rekam jejak perusahaan. Kondisi tersebut berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta praktik perizinan yang tidak transparan. KPK pada Juli 2025 kembali menyoroti persoalan perizinan, ketidaksinkronan basis data, tumpang tindih izin, dan aktivitas pertambangan tanpa izin. Persoalan yang perlu mendapatkan perhatian :
– Transparansi proses pemberian dan pencabutan izin.
– Validitas data wilayah izin pertambangan.
– Tumpang tindih izin dengan kawasan hutan dan tata ruang.
– Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan pemegang IUP.
– Potensi konflik kepentingan dalam proses perizinan.
– Evaluasi izin yang tidak produktif atau melanggar ketentuan.
B. Maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
Pertambangan tanpa izin atau PETI merupakan persoalan yang memiliki dimensi hukum, ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan sekaligus. Aktivitas PETI sering berkembang karena adanya permintaan pasar terhadap mineral, keterbatasan alternatif mata pencaharian, lemahnya pengawasan, serta keterlibatan jaringan penampung dan perdagangan hasil tambang ilegal.
Dampaknya tidak hanya berupa kehilangan potensi penerimaan negara, tetapi juga kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, konflik antarkelompok, pencemaran sumber air, dan munculnya ekonomi ilegal di sekitar kawasan pertambangan. Penanganan PETI tidak cukup dilakukan melalui penertiban lokasi tambang. Diperlukan pendekatan menyeluruh yang menyasar rantai pasok, pemodal, penampung, pengangkut, pengolah, dan jaringan distribusi mineral ilegal. Langkah penanganan :
– Pemetaan wilayah rawan PETI.
– Pengawasan jalur distribusi dan perdagangan mineral.
– Penindakan terhadap pemodal dan jaringan penampung.
– Penguatan koordinasi aparat penegak hukum.
– Penyediaan alternatif ekonomi bagi masyarakat penambang.
– Pengembangan sistem ketertelusuran asal-usul mineral.
C. Kerusakan Lingkungan dan Degradasi Ekosistem
Aktivitas pertambangan memiliki potensi menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan apabila tidak dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian dan standar lingkungan. Pembukaan lahan secara masif, pengupasan lapisan tanah, pembuangan air limbah, sedimentasi sungai, pencemaran logam berat, serta perubahan bentang alam dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pada beberapa wilayah, dampak pertambangan juga berpotensi meningkatkan risiko banjir, longsor, kekeringan, dan menurunnya kualitas sumber air masyarakat.
Persoalan menjadi semakin serius ketika kegiatan eksploitasi tidak diikuti dengan pemulihan lingkungan secara proporsional. Dengan demikian, keberhasilan pertambangan tidak boleh hanya diukur dari volume produksi, nilai investasi, dan penerimaan ekspor, tetapi juga dari kemampuan menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Aspek pengawasan yang perlu diperkuat :
– Kepatuhan terhadap AMDAL dan persetujuan lingkungan.
– Pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah.
– Pengelolaan limbah B3 dan limbah pertambangan.
– Pemantauan kualitas air sungai dan air tanah.
– Perlindungan kawasan hutan dan keanekaragaman hayati.
– Reklamasi lahan bekas tambang.
– Pemulihan ekosistem pascatambang.
D. Lemahnya Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang
Reklamasi dan pascatambang merupakan kewajiban penting yang harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal kegiatan pertambangan, bukan sekadar kegiatan tambahan setelah eksploitasi selesai. Masalah muncul ketika perusahaan tidak melaksanakan reklamasi sesuai rencana, tidak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi, atau meninggalkan lahan bekas tambang yang membahayakan masyarakat. Persoalan ini juga berkaitan dengan kualitas pengawasan dan konsistensi penegakan sanksi.
Kajian Badan Keahlian DPR berdasarkan temuan pemeriksaan BPK mengidentifikasi persoalan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang, ketidaksinkronan basis data, serta belum optimalnya monitoring dan pengenaan sanksi. Rekomendasi perbaikan :
– Memastikan jaminan reklamasi tersedia sebelum kegiatan berlangsung sesuai ketentuan.
– Melaksanakan audit reklamasi secara berkala.
– Menggunakan citra satelit dan drone untuk memantau perubahan tutupan lahan.
– Memastikan reklamasi dilakukan secara bertahap.
– Menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya.
– Menyusun rencana pemanfaatan lahan pascatambang yang produktif dan berkelanjutan.
E. Ketimpangan Distribusi Manfaat Ekonomi Pertambangan
Sektor pertambangan menghasilkan nilai ekonomi yang besar, tetapi manfaatnya belum tentu dirasakan secara proporsional oleh masyarakat di sekitar lokasi tambang. Dalam sejumlah konteks, masyarakat menghadapi perubahan mata pencaharian, berkurangnya akses terhadap lahan, penurunan kualitas lingkungan, dan tekanan terhadap infrastruktur sosial. Sementara itu, keuntungan ekonomi dapat lebih banyak terkonsentrasi pada pemegang modal dan rantai industri yang berada di luar daerah penghasil. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pengelolaan pertambangan seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui :
– Peningkatan pendapatan asli daerah sesuai kewenangan dan ketentuan.
– Penciptaan lapangan kerja lokal.
– Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
– Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
– Pembangunan infrastruktur dasar.
– Pemberdayaan ekonomi masyarakat lingkar tambang.
F. Konflik Sosial dan Persoalan Hak Masyarakat
Pertambangan sering bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat, termasuk masyarakat adat, petani, nelayan, dan kelompok yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam. Konflik dapat muncul akibat pembebasan lahan, perbedaan persepsi mengenai batas wilayah, kompensasi yang dianggap tidak adil, gangguan lingkungan, maupun tidak optimalnya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai hambatan investasi. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan keberatan, mendapatkan perlindungan, dan memperoleh penyelesaian sengketa yang adil harus menjadi bagian dari tata kelola pertambangan. Diperlukan mekanisme konsultasi publik yang bermakna, keterbukaan informasi, perlindungan kelompok rentan, serta mekanisme pengaduan yang independen dan dapat dipertanggungjawabkan.
G. Korupsi, Konflik Kepentingan, dan Lemahnya Pengawasan
Tata kelola pertambangan melibatkan banyak kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan, investor, kontraktor, hingga masyarakat. Kompleksitas hubungan tersebut menciptakan risiko korupsi, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data produksi, penghindaran kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak, serta konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Pengawasan yang hanya mengandalkan laporan perusahaan berpotensi menghasilkan kesenjangan antara kondisi administratif dan realitas operasional di lapangan.
Karena itu, diperlukan sistem pengawasan berbasis risiko yang didukung oleh:
– Audit kepatuhan independen.
– Transparansi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership.
– Pengawasan produksi dan penjualan mineral.
– Integrasi data perizinan dan penerimaan negara.
– Perlindungan pelapor pelanggaran atau whistleblower.
– Penegakan hukum tanpa diskriminasi.
H. Tantangan Hilirisasi dan Ketergantungan pada Komoditas Mentah
Kebijakan hilirisasi merupakan bagian penting dari strategi peningkatan nilai tambah sumber daya mineral. Namun, hilirisasi juga membawa tantangan baru dalam tata kelola investasi, penguasaan teknologi, kebutuhan energi, penggunaan air, pengelolaan limbah industri, dan perlindungan tenaga kerja. Pembangunan smelter, misalnya, tidak otomatis menjamin terciptanya transformasi industri yang berkelanjutan apabila masih bergantung pada teknologi yang tidak efisien, energi beremisi tinggi, dan pasokan bahan baku yang tidak dapat ditelusuri asal-usulnya.
Indonesia perlu memastikan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada proses pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Kebijakan tersebut harus diarahkan pada pengembangan industri manufaktur, penguasaan teknologi, riset, inovasi, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan penciptaan nilai tambah domestik. Dengan demikian, keberhasilan hilirisasi perlu diukur dari besarnya nilai tambah nasional, bukan hanya pertumbuhan volume produksi dan ekspor.
*Persoalan Regulasi dan Kepastian Hukum*
Kerangka hukum pertambangan Indonesia terus mengalami perkembangan. Salah satu perubahan penting adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan tersebut antara lain mengatur mekanisme pemberian wilayah izin usaha pertambangan secara prioritas kepada kelompok tertentu, termasuk koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan.
Namun, penerapan kebijakan pemberian prioritas juga membutuhkan parameter yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Dalam Putusan Nomor 160/PUU-XXIII/2025 pada 16 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi menegaskan perlunya penilaian objektif, transparan, dan akuntabel dalam pemberian prioritas izin, bukan penunjukan langsung. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 memperbarui ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Tantangan berikutnya adalah memastikan harmonisasi regulasi antara sektor pertambangan, kehutanan, lingkungan hidup, tata ruang, perpajakan, perdagangan, dan pemerintahan daerah. Regulasi yang baik harus disertai dengan kapasitas pengawasan yang memadai, konsistensi pelaksanaan, serta kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.
*Strategi Pembenahan Tata Kelola Pertambangan Nasional*
Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, diperlukan transformasi tata kelola pertambangan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mengutamakan integritas, keberlanjutan, keadilan, dan kedaulatan ekonomi nasional. Beberapa strategi yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut :
A. Reformasi Sistem Perizinan Pertambangan
Membangun sistem perizinan yang transparan, terintegrasi, dan berbasis data spasial. Seluruh wilayah pertambangan harus memiliki informasi yang jelas mengenai status perizinan, luas wilayah, komoditas, pemegang izin, kewajiban lingkungan, dan rekam jejak kepatuhan perusahaan.
B. Penguatan Pengawasan Terpadu
Meningkatkan koordinasi antara Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, BPK, KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Pengawasan harus dilaksanakan melalui pendekatan lintas sektor agar tidak terjadi kekosongan kewenangan maupun tumpang tindih tanggung jawab.
C. Digitalisasi Pengawasan Pertambangan
Mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui:
– Geographic Information System (GIS).
– Remote Sensing dan citra satelit.
– Drone surveillance.
– Artificial Intelligence untuk deteksi anomali.
– Internet of Things untuk pemantauan operasional.
– Blockchain untuk ketertelusuran rantai pasok mineral.
– Integrated Mining Monitoring System.
Teknologi tersebut dapat membantu mendeteksi perubahan tutupan lahan, aktivitas penambangan ilegal, indikasi pencemaran, dan ketidaksesuaian antara laporan produksi dengan kondisi lapangan.
D. Penguatan Penegakan Hukum
Penegakan hukum harus menyasar seluruh mata rantai pelanggaran, tidak hanya pekerja atau pelaku lapangan. Pemodal, pengendali kegiatan, penampung, pengangkut, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal perlu ditindak berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Selain sanksi pidana dan administratif, perlu dikembangkan mekanisme pemulihan kerugian lingkungan dan pengembalian manfaat ekonomi yang diperoleh secara melawan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
E. Penerapan Prinsip Good Mining Governance
Tata kelola pertambangan harus berlandaskan prinsip:
1. Transparency: keterbukaan informasi perizinan, produksi, dan penerimaan negara.
2. Accountability: kejelasan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan.
3. Responsibility: kepatuhan terhadap hukum dan kewajiban lingkungan.
4. Independency: pengawasan bebas dari intervensi kepentingan.
5. Fairness: keadilan bagi negara, perusahaan, pekerja, dan masyarakat.
6. Sustainability: keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
F. Pengembangan Ekonomi Pascatambang
Pemerintah perlu memastikan bahwa daerah penghasil tambang tidak mengalami kemunduran ekonomi ketika cadangan mineral habis. Oleh sebab itu, perlu disusun strategi diversifikasi ekonomi daerah melalui pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif. Daerah pertambangan harus memiliki perencanaan transisi ekonomi jangka panjang agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang tidak terbarukan.
Jadi, tata kelola pertambangan di Indonesia menghadapi berbagai persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif dan peningkatan investasi. Persoalan perizinan, pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan, lemahnya reklamasi, konflik sosial, ketimpangan ekonomi, korupsi, dan tantangan hilirisasi merupakan rangkaian masalah yang saling berkaitan. Indonesia membutuhkan perubahan paradigma dari pengelolaan pertambangan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam menuju pengelolaan yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Negara harus memastikan bahwa kekayaan mineral dan batubara tidak hanya memberikan keuntungan kepada pemilik modal dan pelaku industri, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat secara luas. Prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus diwujudkan melalui kebijakan yang transparan, akuntabel, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Pada akhirnya, keberhasilan tata kelola pertambangan tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa banyak mineral yang berhasil dieksploitasi, seberapa besar investasi yang masuk, atau seberapa tinggi nilai ekspor yang dicapai. Ukuran yang lebih mendasar adalah seberapa besar manfaat yang diterima rakyat, seberapa baik lingkungan tetap terjaga, seberapa kuat kedaulatan ekonomi nasional, serta seberapa besar warisan sumber daya dan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi mendatang. Pertambangan seharusnya menjadi instrumen kemakmuran bangsa, bukan sumber ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Kekayaan alam Indonesia harus dikelola dengan integritas, kecerdasan, tanggung jawab, dan visi keberlanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
*Referensi :*
1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).
2. UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta perubahan-perubahannya.
3. UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009.
4. PP Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021.
5. Kepmen ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang.
JDIH ESDM
6. Kajian KPK mengenai permasalahan tata kelola pertambangan, 2025.
7. Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan terkait reklamasi dan pascatambang
( Red )
