SAMOSIR, (sumut) || mata-peristiwa.id — Penanganan kasus dugaan tindak pidana penganiayaan dengan korban Sehat Simamora yang melibatkan terlapor Kembali Pangihutan Sihaloho di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Samosir terus dikawal ketat. Di tengah rencana kepolisian untuk mengagendakan mediasi, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa proses hukum formil sesuai koridor KUHP Nasional dan Peraturan Kepolisian (Perpol) yang berlaku harus mengutamakan kepastian hukum melalui penetapan status tersangka.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Ketua LBH PANGLIMA Perwakilan Sumatera Utara, Once J. H. Gulo, menanggapi dinamika penanganan perkara yang dikoordinasikan bersama jajaran Satreskrim Polres Samosir. Meskipun dalam koridor hukum acara dan penegakan etik Polri terbuka ruang untuk mediasi atau pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), pihak kuasa hukum menekankan bahwa substansi keadilan bagi korban atas tindak kekerasan fisik yang dialami harus diprioritaskan.
Prioritaskan Kepastian Hukum Lewat Penetapan Tersangka
LBH PANGLIMA menilai bahwa penetapan status tersangka terhadap terlapor merupakan langkah yuridis yang mendesak dan sejalan dengan asas due process of law. Berdasarkan rangkaian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dirampungkan penyidik terhadap pelapor serta saksi-saksi kunci—seperti Esmi Finna Sitanggang dan Atri C. M. Nainggolan—alat bukti formil dan materiil telah terpenuhi untuk menguji unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku.
”Walaupun nantinya dalam praktik penegakan hukum maupun pemberitaan terbuka ruang mediasi atau hak jawab, langkah penetapan tersangka terhadap terlapor harus diupayakan dan diprioritaskan terlebih dahulu. Ini penting untuk menunjukkan bahwa hukum tegak tanpa pandang bulu sekaligus memberikan kepastian keadilan bagi korban yang telah lama menanti,” tegas Ketua LBH PANGLIMA Perwakilan Sumatera Utara, Once J. H. Gulo.
Respons Kepolisian dan Komitmen Pengawalan Publik
Sebelumnya, dalam agenda koordinasi di ruang kerja Satreskrim Polres Samosir, Kasat Reskrim Kompol Antonius Hutahaean, S.H., M.H., menyatakan komitmennya untuk memproses seluruh rangkaian administrasi penyelidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) Kepolisian.
Kendati pihak kepolisian berencana menyampaikan perkembangan perkara sekaligus menjembatani komunikasi melalui undangan mediasi, keluarga korban bersama tim LBH PANGLIMA tetap mendesak agar proses gelar perkara penetapan tersangka berjalan objektif tanpa ada kesan berlarut-larut.
Sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi dan fungsi kontrol sosial, awak media bersama lembaga bantuan hukum akan terus mengawal jalannya proses hukum ini secara independen serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Publik di Sumatera Utara menaruh harapan besar agar institusi penegak hukum di Polres Samosir mampu menuntaskan perkara ini secara berkeadilan, demi menghadirkan rasa aman dan kepastian hukum di tengah masyarakat.
