BATAM, MATA-PERISTIWA.ID— Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) melalui Ketua Umum DPP AWPI, Hengki A. Jazuli, menegaskan bahwa istilah “wartawan Bodrex” tidak tepat digunakan untuk menyebut profesi wartawan. Istilah tersebut dinilai berpotensi mendiskreditkan profesi jurnalis dan membangun stigma seolah-olah seluruh wartawan kerap membuat resah narasumber.
Hengki menilai, wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik harus dibedakan dari oknum yang menyalahgunakan profesinya untuk kepentingan pribadi.
Perlu dipahami, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan pers terverifikasi di Dewan Pers sebagai syarat menjalankan kegiatan pers.
Sementara itu, pendataan dan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers merupakan bagian dari upaya mendorong profesionalisme serta memudahkan pendataan di tengah banyaknya perusahaan media yang bermunculan.
Bagi AWPI, tindakan oknum wartawan yang menyalahgunakan profesinya tidak boleh dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh wartawan yang bekerja sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Hengki juga menyayangkan masih adanya pejabat yang dinilai belum memahami fungsi wartawan, termasuk risiko dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Kalau kalian pejabat tidak mau dikritik, tidak usah menjadi pejabat,” ujar Hengki A. Jazuli.
Ia menegaskan, wartawan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Bagi sebagian rakyat, pers merupakan mata dan hati untuk melihat, mengawasi, serta membedakan berbagai persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, pejabat publik diminta tidak bersikap antikritik. Kritik yang disampaikan wartawan melalui pemberitaan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan salah satu bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Hengki kembali mengingatkan agar masyarakat maupun pejabat tidak mencampuradukkan tindakan oknum dengan profesi wartawan secara keseluruhan.
“Jika ada yang menyalahgunakan profesinya, sebutlah oknum wartawan. Jangan menggunakan istilah wartawan Bodrex atau istilah lainnya. Wartawan tetap wartawan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemberian label negatif terhadap suatu profesi bukanlah langkah yang mendidik.
“Bagaimana kalau kami menyebut pejabat baik dengan istilah pejabat korup? Tentu itu juga tidak mendidik. Jadi, jangan menggeneralisasi. Bedakan antara oknum dan mereka yang benar-benar menjalankan tugas serta fungsi profesinya,” tutup Ketua Umum DPP AWPI, Hengki A. Jazuli.
(Leni)




