BATAM, MATA-PERISTIWA.ID – Pernyataan salah seorang Kepala Satuan (Kasat) di lingkungan Polres Barelang yang melabeli perusahaan media belum terverifikasi di Dewan Pers sebagai “media dan wartawan bodrex” menuai kecaman keras dari kalangan insan pers, Kamis (19/11/2026).
Ucapan tersebut dinilai sangat merugikan marwah profesi jurnalis serta berpotensi mencederai kemerdekaan pers, terlebih karena dilontarkan secara terbuka oleh seorang aparatur negara yang semestinya memahami koridor hukum.
Pimpinan Redaksi MATA-PERISTIWA.ID sekaligus Trainer Bidang Jurnalistik, Agus Wahyudin, S.E., C.EJ., C.BJ, menegaskan bahwa pelabelan negatif secara pukul rata tersebut sangat tidak berdasar dan merusak iklim kemitraan maupun kerja-kerja jurnalistik di lapangan.
Menurutnya, tidak sepatutnya seluruh media massa yang sedang berproses atau belum terverifikasi di Dewan Pers disamaratakan dengan segelintir oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan atribut profesi wartawan.
“Pernyataan seperti itu sangat merugikan sekali, dan ini sudah masuk ke ranah intimidasi terhadap profesi wartawan, apalagi diucapkan oleh seorang aparatur negara yang seharusnya memahami aturan hukum,” tegas Agus Wahyudin dalam keterangannya di Bandung, Kamis (19/11/2026).
Legalitas Perusahaan Pers Diakui Negara Berdasarkan Badan Hukum
Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa keabsahan sebuah perusahaan pers memiliki landasan hukum yang jelas dan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Selama sebuah media bernaung di bawah badan hukum pers yang sah (Perseroan Terbatas/PT khusus bidang pers), serta mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maka eksistensi perusahaan tersebut sah secara hukum dan diakui negara.
“Media yang memiliki perusahaan di bidang pers dan punya NIB serta AHU itu sudah jelas legal karena perusahaannya terdaftar secara resmi. Dalam menjalankan profesinya, para wartawan juga selalu mengacu pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya.
Pejabat Publik Diminta Bijak dan Tegas Membedakan Oknum
Oleh karena itu, kalangan pegiat dan pimpinan perusahaan pers mendesak agar setiap pejabat publik maupun aparatur negara lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan di ruang publik, serta cermat membedakan antara perusahaan pers yang sah dengan oknum pelanggar hukum.
“Jangan disamakan dengan oknum wartawan yang bertindak di luar aturan. Jika ada oknum yang melanggar hukum, silakan tindak sesuai aturan yang berlaku, bukan dengan melabeli dan merendahkan profesi wartawan serta perusahaan pers yang sah,” pungkasnya.
Catatan Redaksi: Sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik dan asas keberimbangan berita, Redaksi MATA-PERISTIWA.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi jajaran Polres Barelang maupun pihak terkait atas pemberitaan ini. (Red)




