Sekitar 100 Hektare Lahan Sawarna Timur Lebak Diduga Dikuasai Korporasi Lewat PTSL, Advokat Soroti Biaya Ukur dan Aliran Dana

LEBAK, MATA-PERISTIWA.ID – Sekitar 100 hektare lahan di Desa Sawarna Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, diduga beralih penguasaannya kepada korporasi PT LPM melalui jalur program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Sabtu (21/11/2026).

Advokat Ena Suharna, S.H., menilai peralihan lahan dengan skala luas tersebut tidak tampak seperti transaksi jual beli warga biasa, melainkan diduga melibatkan skenario korporasi antara PT LPM dan sejumlah pihak pembeli lahan.

“Kurang lebih 100 hektare dikuasai satu perusahaan lewat PTSL? Ini diduga sudah dikorporasi, bukan lagi program rakyat,” tegas Ena Suharna.

Pola Peralihan Bidang Tanah, Status SHM, dan Sorotan Biaya Ukur PTSL

Menurut Ena, terdapat sekitar enam nama pembeli lahan yang diduga memiliki keterkaitan dengan PT LPM. Pola yang disebut terjadi berulang yakni lahan eks garapan warga beralih nama pembeli melalui proses PTSL hingga bermuara pada penguasaan korporasi.

Ia mencontohkan temuan pada peta bidang PTSL, salah satunya bidang bernomor ST-249 atas nama Hasim Sutono seluas 975 meter persegi yang mencantumkan keterangan ex Suherlan.

“Ex itu artinya bekas. Bekas milik warga, sekarang jadi milik pembeli. Ini bukan jual beli biasa,” ujar Ena.

Selain itu, terdapat bidang yang Sertifikat Hak Milik (SHM)-nya disebut telah terbit dan diserahkan kepada perusahaan, yakni lahan eks Mimin seluas 11.180 meter persegi. Sementara bidang lain yang merujuk pada lahan garapan atas nama Suharja seluas 975 meter persegi (ex Suherlan) serta lahan seluas 9.240 meter persegi di Blok Palistir (ex Duyeh) tercatat pada layanan daring Bhumi ATR/BPN Lebak masuk dalam progres K-3—yakni bidang yang sudah terukur namun sertifikatnya belum terbit.

Ena mengingatkan bahwa PTSL merupakan program pendaftaran tanah sistematis dari pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 untuk kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Mengacu pada Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, ketentuan biaya persiapan PTSL di wilayah Jawa dan Bali ditetapkan Rp150.000 per bidang untuk kebutuhan patok, meterai, dan administrasi, bukan dihitung berdasarkan luas meter.

Bacaan Lainnya

Namun di lapangan, pihak desa diduga menarik biaya pengukuran sebesar Rp1.200 per meter persegi kepada pembeli lahan.

“PTSL cuma Rp150.000. Rp1.200 per meter ini atas dasar apa? Ada SK-nya? Ada Perdes-nya? Atau ini pungutan? Ini harus dibuka terang-terangan, uang itu ke mana larinya,” kata Ena.

Ia menambahkan, apabila dugaan keterkaitan korporasi, fasilitasi pihak desa, dan penarikan biaya ukur di luar ketentuan terbukti, maka perkara tersebut patut diduga menyentuh aspek pidana—mulai dari dugaan pungutan liar, penipuan, penggelapan, hingga penyalahgunaan wewenang—sehingga perlu diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.

“Saya kawal sampai tuntas. Jangan sampai program negara dipakai korporasi untuk kuasai tanah rakyat,” tegasnya.

Keterangan Mantan Karyawan Soal Pertemuan dan Penyerahan Dana

Secara terpisah, awak media berupaya mengonfirmasi informasi tersebut kepada mantan karyawan PT LPM berinisial E melalui pesan WhatsApp. Dalam keterangannya, E menyebut adanya pertemuan yang berlangsung malam hari sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Makan Mama Putri, kawasan Jogjogan, terkait penyerahan uang sekaligus serah terima sertifikat.

E menyebutkan sejumlah pihak yang disebut berada di lokasi pada pertemuan tersebut, yakni Rizky Hawari, Li Jialong, Cecep Bustomi, Arzinal, S.T. selaku Ketua Tim 1 PTSL BPN Lebak, serta Kepala Desa Sawarna Timur.

“Intinya serah terima uang pada saat itu eks tim dari perusahaan LPM menyerahkan uang sebesar Rp1 miliar kurang lebihnya,” tulis E melalui WhatsApp.

Hingga berita ini disusun, pihak PT LPM, pemerintah desa setempat, maupun pihak-pihak yang namanya disebut dalam keterangan tersebut belum memberikan klarifikasi resmi secara langsung kepada redaksi.

Catatan Redaksi: Redaksi MATA-PERISTIWA.ID mengedepankan asas praduga tak bersalah, ketepatan verifikasi, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Seluruh pihak yang disebut maupun terkait—termasuk PT LPM, Pemerintah Desa Sawarna Timur, pihak BPN, dan nama-nama yang tercantum—memiliki hak jawab dan klarifikasi berimbang yang akan dimuat secara proporsional oleh redaksi.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *