Bukan Sekadar Salah Administrasi: Ini Pola Dugaan Setoran 30 Persen Revitalisasi SD di Garut yang Disorot FIM17!

GARUT, MATA-PERISTIWA.ID – Ketua Front Indonesia Muda (FIM17), Beni Kartanagara, melontarkan kritik keras atas dugaan permintaan fee sebesar 30 persen oleh oknum pengusung program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Garut, salah satunya di Kecamatan Leuwigoong. Ia menilai praktik tersebut berpotensi mengarah pada tindak pidana gratifikasi serta pungutan liar (pungli) yang harus segera diusut aparat penegak hukum, Kamis (19/11/2026).

Pernyataan tersebut muncul menyusul pengakuan sejumlah kepala sekolah di Kecamatan Leuwigoong yang menyebut adanya oknum pengusung program revitalisasi berinisial L yang diduga meminta setoran 30 persen dari nilai bantuan pemerintah.

“Kami dari FIM17 (Front Indonesia Muda) sangat menyoroti fee 30 persen oleh oknum pengusung program Revitalisasi di Leuwigoong. Ini sudah mengarah ke gratifikasi. Ini bukan lagi sekadar dugaan administrasi, ini sudah masuk ranah pidana,” tegas Beni Kartanagara kepada awak media.

Nilai Bantuan APBN Dinilai Berpotensi Tergerus

Beni menegaskan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan program reguler pemerintah pusat berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik), bukan program aspirasi perorangan. Menurutnya, tidak ada aturan yang membenarkan pihak mana pun meminta fee atau setoran kepada kepala sekolah.

“Atas dasar apa pengusung minta 30 persen? Program revitalisasi itu program reguler pemerintah pusat, berdasarkan Dapodik. Bukan program aspirasi perorangan. Jadi kalau ada yang minta 30 persen, itu namanya gratifikasi, itu namanya pungli,” ujar Beni.

Ia memperkirakan, apabila satu sekolah memperoleh bantuan lebih dari Rp1 miliar, potongan 30 persen bernilai ratusan juta rupiah per sekolah. Jika terdapat lima sekolah penerima di sejumlah SD di Kecamatan Leuwigoong dan Banjarwangi, akumulasi dugaan gratifikasi tersebut diperkirakan dapat mencapai miliaran rupiah.

“Ini uang negara untuk anak-anak sekolah supaya dapat fasilitas belajar yang baik, tetapi kalau dipotong 30 persen di awal saat pencairan 70 persen, jelas pembangunan fisik tidak akan maksimal. Yang dirugikan adalah anak-anak kita,” tambahnya.

Pola Pencairan Awal dan Dugaan Pengendalian Material

Lebih jauh, Beni menyoroti pola penagihan yang disebut terjadi sejak awal tahap pencairan dana sebesar 70 persen. Ia mendesak aparat penegak hukum menelusuri aliran dana, rekening koran pihak terkait, serta bukti transaksi guna memastikan ada tidaknya perbuatan melawan hukum.

Bacaan Lainnya

“Aparat penegak hukum jangan hanya tanya ke kepala sekolah, tetapi telusuri ke mana uang itu mengalir saat pencairan 70 persen itu. Siapa yang menerima, melalui rekening siapa, ada bukti transfer atau tidak?” katanya.

Selain dugaan potongan fee, Beni juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum berinisial L dalam mengatur pengadaan maupun pembelian material bangunan di lapangan. Ia meminta audit menyeluruh terhadap nota, pemasok, harga, serta kualitas material di sejumlah sekolah—antara lain SDN 4 Maripari, SDN 2 Sudalarang, SDN 3 Sukasono, SDN 1 Sukaluyu, dan SDN 1 Mekarwangi—serta sekolah penerima revitalisasi lainnya di Leuwigoong dan Banjarwangi.

“Kalau benar pengusung berinisial L ini juga mengendalikan material, maka ini keuntungan ganda. Sudah dapat fee, dapat juga margin dari material. Ini namanya mengendalikan uang dan rantai pengadaannya. Ini harus dibongkar,” tegas Beni.

Desakan Audit APH dan Perlindungan Kepala Sekolah

Atas nama FIM17, Beni meminta Kejaksaan Negeri Garut, Polres Garut, dan Inspektorat Kabupaten Garut segera melakukan pemeriksaan tanpa menunggu viral lebih luas, termasuk memanggil kepala sekolah di Leuwigoong, pihak berinisial L, serta jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Ia juga mendorong adanya perlindungan bagi kepala sekolah yang menyampaikan keterangan secara terbuka agar tidak menghadapi intimidasi, seraya menegaskan bahwa sektor pendidikan harus bebas dari praktik penyimpangan anggaran.

“Pendidikan bukan ladang setoran. Anggaran sekolah bukan milik pengusung. Material bangunan bukan lahan permainan. FIM17 akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai ada kepastian hukum,” pungkas Beni Kartanagara.

Catatan Redaksi: Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan Kode Etik Jurnalistik, Redaksi MATA-PERISTIWA.ID membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak berinisial L, kepala sekolah terkait, pemasok material, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, serta aparat penegak hukum maupun pihak terkait lainnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *