KABUPATEN TOBA,MATA-PERISTIWA.ID SUMATERA UTARA –MATA-PERISTIWA.ID Proyek penyelenggaraan jalan pada ruas Simpang Jalan Negara–Lumban Lintong, Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba, senilai Rp199.600.000,- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026, yang sebelumnya sudah disorot publik, kini makin memunculkan tanda tanya besar.
DATA PROYEK SESUAI PAPAN RESMI
– Nomor SPK: 46/SPK/PPK/BM/PUTR/2026
– Nilai Kontrak: Rp199.600.000,-
– Waktu Pelaksanaan: 12 Agustus – 09 Desember 2026 (120 hari)
– Penyedia: CV. SIMATIBUNG ABADI – Desa Lumban Lobu Dusun II, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba
– Pengawas: MASIH TIDAK TERUNGKAP
UPAYA KONFIRMASI BERULANG KALI TIDAK BERHASIL
Tim awal media berusaha mendapatkan penjelasan resmi:
– Tanggal 8 September 2026: Petugas maupun pengawas proyek susah ditemui — di lokasi diarahkan ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sesampainya di kantor kembali diarahkan ke lokasi. Bolak-balik tanpa jawaban jelas.
– Tanggal 9 September 2026: Tim kembali datang ke kantor dinas dan menunggu hingga setengah hari lamanya. Saat akhirnya bertemu Sekretaris Dinas PU January Butar Butar, beliau terlihat sibuk mengutak-atik ponsel, seolah tidak mempedulikan pertanyaan. Menolak memberikan penjelasan apa pun dengan alasan: “Belum ada perintah dari Kepala Dinas.”
Sampai saat ini, WALAU SUDAH DILAKUKAN UPAYA KONFIRMASI BERKALI-KALI, BELUM ADA TANGGAPAN APA PUN DARI PIHAK TERKAIT — TERUTAMA DARI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN TOBA. Tidak ada klarifikasi soal siapa pengawas yang bertanggung jawab, kelayakan alat kerja, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maupun jaminan kualitas hasil pekerjaan yang dibangun dengan uang rakyat.
MASALAH DI LAPANGAN MASIH BERTAHAN
– Alat kerja sangat terbatas, pemadatan masih mengandalkan cara sederhana
– Pekerjaan aspal dilakukan tanpa pagar pembatas maupun tanda peringatan
– Pekerja tidak mengenakan perlengkapan keselamatan dasar
– Warga, anak-anak, dan orang lewat berada sangat dekat area berbahaya
– Kualitas permukaan jalan diragukan — terlihat tidak rata, lapisan tipis dan tidak merata
Dengan anggaran hampir 200 juta rupiah dari dana publik, masyarakat berhak mengetahui bagaimana proyek dilaksanakan, siapa yang mengawasi, serta bagaimana standar keselamatan dan kualitas dijaga. Mengapa instansi yang berwenang justru sulit dijangkau, menghindar, dan diam saja?
Awal media akan terus memantau perkembangan proyek ini dan mendesak penjelasan resmi. Berita akan diperbarui seketika apabila sudah mendapatkan tanggapan yang jelas dan bertanggung jawab.
(S, Zebua)
