BANDUNG, MATA-PERISTIWA.ID – Pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 terus menuai kecaman. Gelombang protes kini datang dari koalisi organisasi masyarakat peduli pendidikan yang mendesak adanya investigasi menyeluruh atas karut-marut sistem tersebut.
Desakan ini disampaikan bersama oleh empat organisasi besar di Jawa Barat diantaranya FORTUSIS Jabar (Forum Orang Tua Siswa); P3I Jabar (Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia); FMPP Jabar (Forum Masyarakat Peduli Pendidikan); dan GEMPPUR Jabar (Gerakan Pemantau Pendidikan untuk Rakyat).
Ketua FORTUSIS Jawa Barat, Dwi Soebawanto, menegaskan bahwa kekisruhan SPMB tahun ini bukan sekadar masalah teknis biasa. Menurutnya, ribuan calon murid baru tingkat SMA/SMK Negeri di Jawa Barat telah menjadi korban dari kebijakan yang dipaksakan.
Tiga Dosa Besar Disdik Jabar dalam SPMB 2026
Dwi membeberkan tiga persoalan mendasar yang menjadi pemicu utama kepanikan massal di kalangan orang tua siswa:
- Aplikasi Baru Tanpa Simulasi: Oknum pejabat Disdik Jabar memaksakan penggantian aplikasi baru yang belum diuji coba. Padahal, Gubernur Jabar menilai aplikasi lama masih sangat layak dan hanya butuh sedikit penyempurnaan.
- Ketidakpatuhan terhadap Instruksi Gubernur: Gubernur Jabar menginstruksikan pelaksanaan PCMB dilakukan sejak Maret 2026. Namun, jajaran Disdik Jabar tidak patuh dan baru melaksanakannya pada Juni 2026.
- Pelayanan Pengaduan yang Buruk: Pos pengaduan Disdik Jabar dinilai sangat lambat dan tidak profesional. Ribuan keluhan warga hanya dilayani oleh dua orang petugas, hingga memicu emosi warga dan viral di media sosial.
Atas dasar itu, FORTUSIS mendesak Gubernur Jabar segera membentuk tim investigasi independen yang melibatkan Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Aparat Penegak Hukum (APH).
Komisi V DPRD Jabar Buka Peluang Bentuk Pansus
Koalisi pendidikan ini juga meminta DPRD Jawa Barat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi total kebijakan SPMB 2026. Desakan tersebut langsung mendapat respons positif dari parlemen.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, menyatakan pihak legislatif membuka peluang lebar untuk membentuk Pansus jika diperlukan demi transparansi administrasi.
“Kami akan berembuk di Komisi V terkait aspirasi hari ini. Jika memang diperlukan pembentukan Pansus untuk melihat administrasi dan pelaksanaan SPMB secara menyeluruh, tentu akan menjadi bahan pembahasan kami,” ujar Siti, Jumat (12/6/2026).
Siti menegaskan komitmen DPRD Jabar untuk mengusut tuntas persoalan ini. Evaluasi menyeluruh diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun sistem penerimaan murid baru yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Jawa Barat. ***
