BANDUNG, MATA-PERISTIWA.ID – Perkembangan Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) kini bertransformasi dari sekadar teknologi pendukung menjadi kekuatan strategis nasional. Teknologi ini berpotensi mengubah lanskap ekonomi, tata kelola pemerintahan, industri, hingga ketahanan nasional secara fundamental.
Tokoh pengamat dan pemerhati kebijakan publik, Dede Farhan Aulawi, menegaskan bahwa mencermati peta jalan (roadmap) pengembangan AI bukan sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan membaca pergeseran struktur kekuasaan dan daya saing bangsa di tingkat global.
“Perkembangan AI bergerak cepat dari alat bantu biasa menjadi mitra kerja dan pengambil keputusan berbasis data. Bangsa yang cermat membaca arah perkembangan ini tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi,” ujar Dede Farhan Aulawi dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).
Kedaulatan Data dan Infrastruktur Digital Domestik
Dalam peta jalan AI masa depan, data merupakan aset paling strategis. Negara yang menguasai data berkualitas, memiliki infrastruktur komputasi independen, serta talenta lokal akan memegang kendali atas ekonomi digital.
Ketergantungan terhadap impor chip, cloud, dan model AI dari pihak asing berisiko menciptakan ketergantungan strategis baru. Oleh karena itu, kedaulatan data serta penguatan riset teknologi domestik harus menjadi prioritas utama.
“Inovasi AI harus berjalan beriringan dengan keamanan siber, perlindungan privasi, serta mitigasi terhadap risiko seperti deepfake, manipulasi informasi, dan bias algoritma,” jelasnya.
Adaptasi Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Etis
Transformasi teknologi ini juga menuntut pergeseran kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Ke depan, fokus pendidikan dan pelatihan kerja perlu diarahkan pada penguatan berpikir kritis, pemecahan masalah, literasi digital, serta kemampuan berkolaborasi dengan AI.
Selain itu, pemerataan akses AI bagi pelaku UMKM dan daerah terpencil menjadi kunci agar manfaat efisiensi ekonomi tidak terkonsentrasi pada pihak tertentu saja.
Peta jalan AI yang ideal diyakini harus menyeimbangkan lima pilar utama: penguasaan teknologi, kualitas data, kedaulatan infrastruktur, kesiapan talenta, dan ketegasan tata kelola etis demi menjaga kedaulatan bangsa.
(Redaksi)
