CIAMIS, MATA-PERISTIWA.ID – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis menggelar Rapat Kerja Kabupaten (Rakerkab) di Doi Hotel dan Resto, Kamis (17/9/2026).
Forum ini menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus perumusan langkah strategis menghadapi tantangan efisiensi anggaran daerah.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, mengapresiasi jajaran pengurus PPDI Ciamis yang konsisten menjalankan kewajiban organisasi sesuai AD/ART. Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme perangkat desa dalam melayani masyarakat.
“Utamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kita harus tetap bersemangat dan bekerja optimal meski berada di tengah keterbatasan anggaran,” ujar Herdiat, Kamis (17/9/2026).
Kondisi Fiskal Daerah dan Dorongan Kemandirian Desa
Bupati mengungkapkan bahwa APBD Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2026 masih mengalami defisit sekitar Rp150 miliar, dengan proporsi belanja pegawai menembus angka 52 persen. Kondisi tersebut memicu penyesuaian anggaran dan efisiensi di berbagai sektor, termasuk pengurangan tunjangan ASN.
Guna mengatasi keterbatasan ini, Herdiat mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal serta menjaga harmonisasi antara Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Persiapan Pilkades Digital dan Kesiapsiagaan Kemarau
Di samping isu tata kelola pemerintahan, Bupati Herdiat turut menyampaikan dua poin krusial bagi jajaran perangkat desa:
-
Pilkades Serentak Digital: Sebanyak 40 desa di Kabupaten Ciamis dijadwalkan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbasis digital pada 13 Desember 2026. Perangkat desa diminta gencar bersosialisasi mengingat belum semua warga mahir menggunakan sarana digital.
-
Penanganan Dampak Kemarau: Menghadapi musim kemarau yang telah berlangsung selama empat bulan, Pemkab Ciamis menyalurkan air bersih 40 hingga 50 kali per hari. Warga diimbau hemat air serta tidak membakar sampah sembarangan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Ciamis berharap Rakerkab ini melahirkan gagasan solutif untuk memperkuat kapasitas, kompetensi, serta perlindungan bagi seluruh perangkat desa di Ciamis.
(HD/Redaksi)
