INDRAMAYU, MATA-PERISTIWA.ID — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Indramayu menggandeng tokoh agama dan masyarakat dalam program Konsolidasi Demokrasi di masa non-tahapan pemilu. Langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan partisipatif serta menjaga kualitas demokrasi di daerah sejak dini.
Sebagai wujud nyata, Ketua Bawaslu Indramayu Ahmad Tabroni menggelar diskusi bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Indramayu, Prof. Dr. A. Junaedi Karso, pada Jumat (29/5/2026). Pertemuan ini berfokus pada pembangunan kesadaran kolektif bahwa menjaga integritas pemilu adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
“Pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan sendiri oleh lembaga pengawas. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi agar tetap jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Ahmad Tabroni dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).
Payung Hukum dan Pemetaan Isu Strategis
Program Konsolidasi Demokrasi ini mengacu pada Instruksi Ketua Bawaslu Nomor 2 Tahun 2026. Aturan tersebut mewajibkan seluruh jajaran pengawas aktif memetakan isu-isu krusial kepemiluan, meskipun sedang tidak berada dalam masa tahapan pemilu resmi.
Ada beberapa isu utama yang menjadi fokus pencegahan dini oleh Bawaslu Indramayu:
- Praktik politik uang (money politics).
- Penyebaran berita bohong (hoaks) dan disinformasi di media sosial.
- Pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri.
- Penyalahgunaan fasilitas negara dan isu SARA.
- Tantangan eksternal seperti oligarki politik dan efektivitas penegakan hukum.
Upaya Pencegahan Dini dan Pengawasan Terbuka
Melalui dialog rutin, Bawaslu dapat menangkap dinamika yang berkembang di akar rumput secara lebih cepat. Informasi ini nantinya akan digunakan untuk menyusun strategi pengawasan yang lebih tepat sasaran, terbuka, dan inklusif.
Langkah strategis ini sejalan dengan visi besar Bawaslu dalam memperkokoh demokrasi substansial menuju Indonesia Emas. Melalui kedekatan yang dibangun, masyarakat diharapkan tidak hanya aktif saat hari pencoblosan, melainkan ikut mengawal seluruh proses politik lewat diskusi publik yang konstruktif. ***
