JAKARTA, MATA-PERISTIWA.ID – Pemberantasan korupsi kembali menjadi sorotan utama dalam agenda nasional. Pemerhati hukum, Dede Farhan Aulawi, memberikan apresiasi terhadap ketegasan sikap Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik korupsi yang dinilai sebagai penghambat utama kemajuan bangsa.
Korupsi sebagai Ancaman Strategis
Menurut Dede, korupsi bukan sekadar tindak pidana, melainkan tantangan besar yang menggerus keuangan negara, melemahkan kepercayaan publik, hingga menghambat investasi.
“Korupsi merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Pernyataan Presiden Prabowo yang menutup ruang bagi praktik korupsi menunjukkan komitmen politik kuat untuk membangun birokrasi yang bersih dan profesional,” ujar Dede di Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Pilar Utama Pemberantasan Korupsi
Dalam pandangan Dede, narasi pemerintahan Presiden Prabowo berfokus pada beberapa pilar strategis:
-
Efisiensi Anggaran: Menekankan bahwa setiap rupiah dari pajak masyarakat harus dimanfaatkan optimal untuk kesejahteraan rakyat dengan prinsip akuntabilitas tinggi.
-
Ketegasan Penegakan Hukum: Aparat penegak hukum didorong bekerja secara profesional, independen, dan tidak pandang bulu guna menciptakan efek jera.
-
Penguatan Sistem Pencegahan: Meliputi reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.
Peran Sinergisitas Publik
Dede juga menyoroti pentingnya pengawasan eksternal. Menurutnya, partisipasi publik melalui peran media massa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat luas adalah mekanisme demokrasi yang sehat. Pemerintah yang terbuka terhadap kritik dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperbaiki tata kelola.
“Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari retorika politik. Perlu ada kebijakan yang terukur, evaluasi berkelanjutan, perlindungan bagi whistleblower, dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum yang solid,” tambahnya.
Mewujudkan Indonesia Maju
Dalam perspektif pembangunan nasional, pemberantasan korupsi yang konsisten akan menciptakan iklim investasi yang sehat dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Sebaliknya, pembiaran terhadap korupsi hanya akan menyebabkan kebocoran anggaran dan penurunan kualitas pembangunan.
Sebagai penutup, Dede menekankan bahwa Indonesia membutuhkan sistem di mana integritas menjadi budaya, bukan sekadar slogan. Komitmen politik yang kuat, didukung oleh tata kelola yang transparan dan akuntabel, diyakini menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi.***
