GARUT, MATA-PERISTIWA.ID – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Girisewu yang berlokasi di Jalan Purwabhati, Desa Cisewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendadak jadi sorotan publik, Senin (7/9/2026). Lembaga pendidikan nonformal berstatus swasta ini diduga kuat melakukan manipulasi data peserta didik dan ketidaktransparanan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOSP) Kesetaraan.
Berdasarkan data Dapodik Kementerian Pendidikan, PKBM Girisewu dipimpin oleh Jajang Kusmana selaku Kepala Sekolah dan berada di bawah naungan Yayasan PKBM Girisewu. Lembaga ini menyelenggarakan program Paket A, B, C, hingga sekolah keterampilan hidup (life skill), dengan catatan 57 peserta didik, 9 tenaga pendidik, dan 7 rombongan belajar (rombel) penerima bantuan negara.
Namun, hasil penelusuran lapangan serta aduan masyarakat mengindikasikan adanya sejumlah kejanggalan serius terkait efektivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) dan penggunaan anggaran negara.
Kejanggalan KBM Menumpang dan Indikasi Penggelembungan Siswa
Berdasarkan pantauan langsung tim investigasi di lokasi pada hari efektif belajar, tidak ditemukan adanya aktivitas KBM di gedung PKBM Girisewu. Saat dikonfirmasi, pihak sekolah berdalih bahwa jadwal pembelajaran tidak menentu serta kerap menumpang di fasilitas Sekolah Dasar (SD) di wilayah Desa Cikarang dan Girimukti.
Kondisi tersebut memicu keprihatinan masyarakat. Penggunaan Tempat Kegiatan Belajar (TKB) yang menumpang di sekolah lain dinilai tidak sebanding dengan kucuran dana BOSP Kesetaraan yang diterima lembaga setiap tahunnya.
Selain itu, muncul dugaan penggelembungan jumlah siswa (mark-up) dalam laporan Dapodik demi memperbesar alokasi dana bantuan dari pemerintah. Padahal, merujuk Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 serta UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap rupiah dana publik wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien.
Upaya Konfirmasi Membentur Tembok, Laporan Resmi Disiapkan
Upaya konfirmasi langsung yang dilakukan tim investigasi kepada Kepala PKBM Girisewu, Jajang Kusmana, belum membuahkan hasil memuaskan. Saat dihubungi via telepon, yang bersangkutan tidak merespons panggilan dan hanya membalas singkat melalui pesan singkat bahwa dirinya sedang berada di luar kota.
Menanggapi hal ini, perwakilan masyarakat bersama tim investigasi menyatakan akan menyerahkan berkas laporan resmi beserta bukti dokumen ke Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Laporan tersebut mendesak Dinas Pendidikan Garut untuk segera melakukan audit menyeluruh atas pengelolaan dana BOSP Kesetaraan, memverifikasi keabsahan data peserta didik, serta melimpahkan kasus ini ke aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.***
