KOTA BANDUNG, mata-peristiwa.id – Pemerintah Kota Bandung mencairkan honorarium peningkatan mutu bagi guru honorer dengan rapel empat bulan pada 30/4/2026 sehingga membantu memenuhi kebutuhan ekonomi tenaga pendidik.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, dana langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima sebelum pukul 15.00 WIB.
“Alhamdulillah untuk HMP sudah dicairkan. Ini dirapel empat bulan,” ujar Farhan.
Pencairan sempat tertunda karena proses administrasi yang memerlukan persetujuan pemerintah provinsi dan pusat hingga penerbitan peraturan wali kota.
“Perwalnya ini prosesnya lumayan panjang. Harus mendapat persetujuan dari gubernur dan pemerintah pusat. Tapi sekarang sudah saya tanda tangani dan insyaallah cair hari ini,” ujar Farhan.
Pemerintah Kota Bandung juga menyalurkan bantuan Rawan Melanjutkan Pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga mahasiswa dengan total anggaran hampir Rp5 miliar.
Bantuan diberikan dengan syarat tidak ada penahanan ijazah sehingga menjamin hak siswa untuk melanjutkan pendidikan.
“Kalau ada sekolah yang menahan ijazah, apalagi terbukti, maka bantuan RMP-nya akan dicabut. Kalau di sekolah negeri, kepala sekolahnya bisa langsung dicopot,” ujar Farhan.
Kebijakan ini memberi dampak langsung bagi masyarakat dengan menjaga keberlanjutan pendidikan serta meringankan beban biaya keluarga.
Pemerintah Kota Bandung juga menjaga stabilitas tenaga pendidik agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja baik bagi guru honorer maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
“Kalau semuanya dijadikan PPPK, belanja pegawai bisa melonjak sampai 50 persen. Ini yang harus kita atur dengan baik,” ujar Farhan.
Pemerintah Kota Bandung mengkaji skema peningkatan kesejahteraan termasuk peluang kenaikan tambahan penghasilan pegawai mulai 2027.
“Kami sedang mencari kemungkinan agar ke depan tidak hanya mencegah pemberhentian, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan, termasuk TPP,” ujar Farhan.
Langkah ini memastikan kesejahteraan guru tetap terjaga sekaligus menjaga keseimbangan anggaran daerah secara berkelanjutan. ***
