PURWOREJO, MATA-PERISTIWA.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh pelosok Tanah Air. Hal ini disampaikan Bahlil dalam kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jumat (19/06/2026).
Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum tersentuh aliran listrik. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera menuntaskan program Listrik Desa (Lisdes).
Investasi untuk Rakyat, Bukan Soal Untung Rugi
Bahlil menyadari bahwa pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak menguntungkan secara bisnis. Namun, ia menekankan bahwa negara tidak boleh hanya berhitung untung rugi dalam melayani rakyat.
“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegas Bahlil.
Anggaran Rp 10,3 Triliun untuk 2026
Guna mengejar ketertinggalan tersebut, pemerintah secara bertahap meningkatkan alokasi anggaran:
-
Tahun 2025: Realisasi pembangunan kelistrikan di 1.361 lokasi dengan anggaran Rp 3,6 triliun.
-
Tahun 2026: Alokasi anggaran ditingkatkan menjadi Rp 10,3 triliun untuk mempercepat jangkauan di wilayah pelosok.
Program ini bertujuan agar seluruh masyarakat, baik di desa maupun dusun terluar, dapat merasakan manfaat listrik untuk menunjang pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi harian.
Sentuhan Emosional: Berangkat dari Pengalaman Pribadi
Di balik kebijakan strategis ini, Bahlil memiliki motivasi emosional yang kuat. Ia mengaku sangat memahami penderitaan masyarakat yang belum menikmati listrik karena pernah merasakannya sendiri saat masa kecil di Papua.
“Saya juga lahir tidak ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita. Karena itu, saya tahu betul bagaimana rasanya hidup tanpa listrik,” kenangnya.
Bahlil menegaskan bahwa akses listrik adalah hak dasar setiap warga negara, tidak boleh hanya dinikmati oleh masyarakat di perkotaan saja. Bagi Bahlil, hadirnya listrik di desa-desa bukan sekadar penerangan, melainkan simbol hadirnya negara di tengah rakyat yang paling membutuhkan.
