KOTA BANDUNG, MATA-PERISTIWA.ID – Transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dipastikan tidak hanya sebatas menghadirkan situs web atau aplikasi baru. Lebih jauh dari itu, digitalisasi menyangkut perubahan budaya kerja agar pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, praktis, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Tim Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diskominfo Kota Bandung, Ganjar Setya Pribadi, dalam ajang Sonata Talkshow bertajuk “Layanan Digital Kota Bandung: Makin Mudah, Makin Nyaman” pada Kamis (06/08/2026).
“Transformasi digital itu bukan sekadar membuat website atau aplikasi, lalu selesai. Intinya adalah bagaimana kita mengubah budaya kerja. Teknologi harus menjadi bagian dari perubahan cara kita bekerja, sehingga proses yang sebelumnya manual bisa lebih efektif, efisien, dan memberikan pelayanan yang lebih mudah serta nyaman bagi warga,” ujar Ganjar.
Ganjar memaparkan, penetrasi internet di Kota Bandung kini telah menembus angka lebih dari 80 persen. Tingginya angka tersebut menjadi indikator bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan berbasis digital sudah sangat besar. Kendati demikian, ia menekankan bahwa keberadaan layanan tatap muka tidak akan dihapus sepenuhnya.
“Transformasi digital bukan berarti seluruh layanan meninggalkan tatap muka. Masih ada kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung. Pendekatannya bukan menggantikan sistem konvensional secara total, melainkan menyediakan pilihan layanan yang inklusif sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Efisiensi digitalisasi ini salah satunya dirasakan pada sektor ketenagakerjaan melalui aplikasi NEW BIMMA milik Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Layanan ini memangkas birokrasi berkas fisik, pencetakan dokumen, hingga fotokopi yang selama ini dikeluhkan warga saat mencari pekerjaan atau mengikuti job fair.
Riset yang dilakukan Myiesha, mahasiswa Telkom University, mengonfirmasi hal tersebut. Mayoritas responden menilai aplikasi NEW BIMMA jauh lebih praktis karena dapat diakses secara langsung dari perangkat genggam mereka.
Guna menjaga inklusivitas, Ganjar mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan penggunaan teknologi yang belum familiar bagi kelompok tertentu, seperti lansia. Ia mendorong pemanfaatan platform populer seperti WhatsApp yang diintegrasikan dengan chatbot berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mempermudah informasi hingga registrasi layanan.
“Jangan sampai kita memaksakan masyarakat menggunakan teknologi yang rumit. Kita yang harus menyesuaikan teknologi dengan kebiasaan warga, misalnya hadir via WhatsApp berbasis AI agar warga tinggal bertukar pesan untuk mendapatkan pelayanan,” pungkasnya.
(HD)
