Oleh : Dede Farhan Aulawi
mata-peristiwa.id – Kemiskinan struktural merupakan kondisi ketika kemiskinan tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya kemampuan atau usaha individu, melainkan oleh sistem ekonomi dan sosial yang menciptakan ketimpangan akses terhadap kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan kekuasaan. Dalam sistem kapitalisme, kondisi ini dapat muncul ketika kepemilikan modal dan sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara sebagian besar masyarakat bergantung pada upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kapitalisme memang mendorong inovasi, persaingan, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika mekanisme pasar tidak diimbangi dengan keadilan sosial dan regulasi yang memadai, pertumbuhan tersebut berpotensi lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal daripada para pekerja. Upah yang tidak sebanding dengan biaya hidup, terbatasnya mobilitas sosial, serta akses pendidikan dan kesehatan yang timpang dapat membuat kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam situasi tersebut, masyarakat miskin sering kali terjebak dalam lingkaran yang sulit diputus. Mereka memiliki keterbatasan untuk memperoleh pendidikan berkualitas, mengakses pekerjaan yang layak, atau mengembangkan usaha karena minimnya modal. Akibatnya, kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi individual, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan distribusi kekayaan, kebijakan publik, dan relasi kekuasaan.
Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan struktural tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan pembenahan sistemik. Pemerataan akses pendidikan, penciptaan pekerjaan layak, perlindungan hak pekerja, reformasi perpajakan yang adil, serta perluasan akses terhadap modal dan layanan dasar menjadi langkah penting untuk membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan suatu sistem ekonomi bukan hanya seberapa besar kekayaan yang mampu diciptakannya, tetapi juga seberapa adil kekayaan tersebut didistribusikan. Kapitalisme yang tidak disertai tanggung jawab sosial berisiko melahirkan kemakmuran bagi sebagian kecil kelompok, sementara sebagian besar masyarakat terus berjuang keluar dari kemiskinan. Keadilan ekonomi menuntut agar pertumbuhan tidak hanya memperkaya mereka yang telah memiliki modal, tetapi juga membuka kesempatan nyata bagi setiap orang untuk hidup bermartabat
( Red )
