CIAMIS, MATA-PERISTIWA.ID – Inspektorat Kabupaten Ciamis terus memperkokoh peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai benteng utama pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah strategis ini ditegaskan lewat keikutsertaan aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan APIP Wilayah Jawa Barat dan Banten yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kegiatan tingkat regional tersebut berpusat di Kantor Inspektorat Provinsi Banten pada Rabu (28/10/2026), dengan menghimpun seluruh jajaran Inspektorat dari tingkat pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota se-Jawa Barat dan Banten.
Dorong Deteksi Dini Penyimpangan dan Konsultasi Internal
Inspektur Kabupaten Ciamis, Hendra Suhendra, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa penguatan kapasitas APIP merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal secara menyeluruh, khususnya dalam memetakan serta mendeteksi potensi kecurangan (fraud) sejak dini.
“Melalui koordinasi ini, diharapkan kapasitas dan peran APIP semakin kuat sehingga mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi penyimpangan serta mendorong upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” tegas Hendra Suhendra.
Menurutnya, APIP kini tidak sekadar menjalankan fungsi audit dan audit kepatuhan, melainkan bertindak sebagai mitra konsultatif yang memberikan pendampingan teknis agar seluruh tata kelola anggaran dan program pembangunan daerah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Sinergi Lembaga: KPK, BPKP, dan Kemendagri
Rakor penguatan ini merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK bersama instansi berwenang lain. Agenda diisi dengan diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber kunci dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri).
Fokus pembahasan bermuara pada peningkatkan kapabilitas dan independensi APIP dalam mengawal akuntabilitas Keuangan Daerah.
Bagi Inspektorat Kabupaten Ciamis, keikutsertaan ini menjadi pijakan penting untuk memperkuat sinergi inter-lembaga sekaligus menginternalisasi budaya kerja birokrasi yang berintegritas, transparan, dan terbebas dari praktik korupsi di bumi Tatar Galuh.
(HD)
