PAGARAN, taput (sumut) || mata-peristiwa.id – Upaya proaktif dilakukan oleh petugas Kementerian Sosial di wilayah Kecamatan Pagaran, Adriel Nababan, dalam memastikan hak-hak sosial masyarakat terpenuhi. Langkah “jemput bola” yang dilakukan dengan mendatangi langsung kediaman warga, yakni Ibu Royani Hutabarat (45), di Desa Parhorboan, Rabu (15/7/2026), menjadi bukti nyata respons cepat terhadap kendala pendataan yang selama ini dikeluhkan warga.
Tindakan ini dilakukan guna memverifikasi langsung data kependudukan dan kondisi sosial Ibu Royani Hutabarat agar dapat segera diinput ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) serta berbagai portal Perlinsos. Penggunaan multi-portal ini merupakan strategi sistematis yang dilakukan Adriel untuk meminimalisir kesalahan data guna menjamin keakuratan di sistem pusat.
Langkah progresif ini mendapat apresiasi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Panglima Sumatera Utara. Ketua Perwakilan LBH Panglima Sumut, Once JHG, menilai bahwa aksi jemput bola yang dibarengi dengan verifikasi digital adalah bentuk pelayanan publik yang pro-rakyat.
”Kami mengapresiasi kinerja Adriel Nababan. Ini adalah langkah nyata dalam memberikan kepastian hak atas pelayanan sosial bagi masyarakat marginal seperti Ibu Royani Hutabarat. LBH Panglima akan terus mengawal agar proses ini tidak terhambat oleh birokrasi, dan kami siap memberikan pendampingan hukum jika ditemukan kendala administratif di lapangan,” tegas Once JHG.
Di sisi lain, Royani Hutabarat (45) menyampaikan harapan besar agar proses ini segera membuahkan hasil. “Kami sudah didata dengan teliti oleh petugas. Harapan kami, data yang sudah diisi ini segera ditanggapi dan diverifikasi oleh pihak pusat agar bantuan dapat segera terealisasi untuk membantu kebutuhan keluarga kami,” ungkap Royani penuh harap.
Senada dengan warga, petugas lapangan Adriel Nababan pun menekankan pentingnya kecepatan respons dari pemerintah pusat. “Kami di lapangan sudah bekerja maksimal melakukan verifikasi jemput bola. Harapan kami, pihak pusat dapat segera melakukan verifikasi dan memberikan status ‘valid’ agar bantuan segera sampai kepada masyarakat yang berhak,” ujar Adriel.
Selaku Kaperwil yang memantau isu ini, saya menilai sinergi antara petugas lapangan yang responsif, dukungan dari LBH Panglima Sumut, dan transparansi data adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pelayanan yang bersih.
”Bola kini berada di tangan pemerintah pusat. Kecepatan mereka dalam memproses data ini adalah ujian sesungguhnya bagi sistem Perlinsos. Kami, bersama Bapak Once JHG selaku Ketua LBH Panglima Sumut, akan terus memantau setiap perkembangan data ini. Publik berhak tahu progresnya, dan kami akan terus menyuarakan harapan masyarakat Parhorboan agar bantuan tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit,” pungkas saya selaku Ka. Biro dalam pemantauan ini.
Kini, mata masyarakat Kecamatan Pagaran tertuju pada kebijakan di tingkat pusat, menanti jawaban nyata atas kerja keras yang telah dilakukan di lapangan demi tercapainya keadilan sosial yang tepat sasaran.
