CIANJUR, MATA-PERISTIWA.ID – Ancaman kekeringan mulai membayangi sektor pertanian di Kabupaten Cianjur seiring dengan datangnya musim kemarau 2026. Data terbaru menunjukkan sedikitnya 201 hektare lahan persawahan yang tersebar di delapan kecamatan kini masuk dalam zona rawan kekeringan. Guna mencegah penurunan produksi pangan, pemerintah daerah mulai memperkuat berbagai langkah mitigasi strategis.
Meskipun sebagian besar lahan pertanian di Cianjur terpantau masih dalam kondisi aman, berkurangnya pasokan air irigasi serta perubahan cuaca yang dinamis menjadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur kini mengintensifkan koordinasi lintas instansi agar ancaman ini tidak berdampak pada gagal panen (puso).
Sebaran Wilayah Terdampak di 8 Kecamatan
Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Cianjur, Dadan Hendrayana, mengungkapkan bahwa status rawan tersebut didasarkan pada laporan berkala periode 16–30 Juni 2026.
Menurut data DTPHP, delapan kecamatan yang masuk zona merah potensi kekeringan tersebut meliputi:
-
Kecamatan Naringgul: 65 hektare (wilayah ancaman terluas)
-
Kecamatan Cilaku: 52 hektare
-
Kecamatan Haurwangi: 43,5 hektare
-
Lima Kecamatan Lain: Cibeber, Warungkondang, Gekbrong, Sukaluyu, dan Cikalongkulon.
“Hingga akhir Juni 2026, dampak kekeringan yang benar-benar terjadi di lapangan sebenarnya masih tergolong kategori ringan, yakni baru sekitar 9,5 hektare. Sampai saat ini, belum ditemukan adanya lahan yang mengalami kekeringan tingkat sedang, berat, maupun puso,” ujar Dadan Hendrayana.
Normalisasi Irigasi dan Distribusi Air Bergilir
Mengantisipasi meluasnya dampak kemarau, DTPHP Kabupaten Cianjur langsung bergerak cepat menggencarkan koordinasi vertikal dan horizontal. Pihak pemkab menggandeng Kementerian Pertanian, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Dinas TPH Provinsi Jawa Barat, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) setempat.
Fokus utama dari sinergi ini adalah memastikan infrastruktur jaringan irigasi—baik primer, sekunder, maupun tersier—tetap berfungsi optimal. Beberapa Daerah Irigasi (DI) vital seperti Cibalagung, Ciheulang, dan Cihea dilaporkan telah menjalani proses perbaikan dan normalisasi.
Di tingkat tapak, penyuluh pertanian, UPTD Pertanian, UPTD Pengairan, serta kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) aktif melakukan rekayasa distribusi air. Langkah ini dilakukan lewat sistem pembagian air secara bergilir guna memastikan seluruh area persawahan tetap mendapatkan pasokan air yang adekuat.
Siagakan Ratusan Pompa Air untuk Selamatkan Produksi Pangan
Sebagai pilar perlindungan terakhir (last line of defense), Pemkab Cianjur telah menyiapkan infrastruktur mekanisasi air. Sejak tahun 2025, pemerintah telah membangun 11 unit fasilitas pompanisasi air permukaan yang ditempatkan di titik-titik paling rawan.
Selain fasilitas permanen tersebut, sebanyak 244 unit pompa air portabel juga telah didistribusikan ke berbagai kelompok tani di seluruh Kabupaten Cianjur. Ratusan pompa ini disiagakan sebagai cadangan taktis yang siap dioperasikan sewaktu-waktu jika debit air irigasi konvensional menyusut tajam.
Lewat integrasi langkah mitigasi ini, Pemkab Cianjur optimistis mampu menjaga produktivitas pangan daerah sekaligus menekan risiko gagal panen akibat kemarau panjang. Pihak dinas juga mengimbau para petani untuk proaktif melaporkan penurunan debit air di wilayahnya masing-masing kepada petugas lapangan agar penanganan dini bisa segera dilakukan. (Red)
