BANDUNG, MATA-PERISTIWA.ID — Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Jawa Barat, H. Saepuloh, menyoroti tajam program “Sekolah Maung” (Sekolah Manusia Unggul). Program baru tersebut digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Program yang menerapkan pola penerimaan peserta didik 100 persen melalui jalur prestasi ini dinilai memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah berpotensi menghidupkan kembali praktik pelabelan sekolah unggulan.
Pria yang akrab disapa Kang Epul ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut kontradiktif dengan semangat pemerataan pendidikan. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan visi yang selama ini dibangun oleh pemerintah pusat.
“Sejak tahun 2022, Kementerian Pendidikan telah berupaya mengurangi kesenjangan mutu melalui rapor pendidikan agar tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan sekolah tertinggal,” ujar Saepuloh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (19/6/2026).
Khawatir Kesenjangan Kualitas Pendidikan Makin Lebar
Menurut Kang Epul, jika siswa-siswa terbaik dikumpulkan dalam satu sekolah berlabel unggulan melalui Program Sekolah Maung, dampaknya akan buruk bagi sekolah lain. Sekolah di luar program tersebut dikhawatirkan hanya akan menerima siswa “sisa”.
Kondisi inilah yang dinilai akan membuat kesenjangan kualitas pendidikan di Jawa Barat justru semakin melebar.
Ia menyebutkan bahwa seorang gubernur seharusnya mendorong seluruh sekolah menjadi institusi yang berkualitas secara merata. Pemerintah daerah tidak boleh hanya membangun segelintir sekolah unggulan yang berpotensi menciptakan kasta baru bagi peserta didik.
Pertanyakan Transparansi dan Anggaran Biaya 70 Ribu Siswa
Di sisi lain, Pergunu Jabar menilai kebijakan membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri sebagai langkah yang positif. Namun, pihak Pergunu meminta publik untuk ikut mengawal transparansi dan kemampuan anggaran daerah.
Komitmen pemerintah daerah untuk membiayai sekitar 70 ribu siswa ke sekolah swasta secara berkelanjutan dinilai patut dipertanyakan.
Pertanyaan ini dianggap sangat relevan mengingat masih adanya janji-janji pendidikan sebelumnya yang belum terealisasi secara optimal. Salah satunya adalah penyelesaian persoalan ijazah yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan yang sempat dijanjikan akan ditanggung pemda.
Sentil Penghentian BPMU dan Ingatkan Jangan Jadi Komoditas Politik
Kang Epul juga mengingatkan kembali dampak dari penghentian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang selama ini menjadi penopang utama sekolah swasta. Pada masa kepemimpinan sebelumnya, program ini memberikan bantuan sekitar Rp600 ribu per siswa per tahun, namun kini tidak lagi berjalan maksimal.
“Jika BPMU yang nilainya relatif kecil saja dihentikan, maka publik tentu wajar mempertanyakan bagaimana skema pembiayaan puluhan ribu siswa di sekolah swasta akan direalisasikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar sekolah swasta tidak hanya dijadikan alat untuk menyelesaikan persoalan daya tampung negeri tanpa adanya kepastian dukungan anggaran yang memadai. Kang Epul meminta dengan tegas agar dunia pendidikan tidak dijadikan komoditas politik demi mendongkrak popularitas.
“Masyarakat Jawa Barat tidak membutuhkan janji palsu. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang nyata, terukur, berpihak kepada rakyat, serta menghadirkan kualitas pendidikan yang merata,” pungkasnya. (MP/Red)
