TOBA, MATA-PERISTIWA.ID — Pelaksanaan proyek pelapisan aspal (lapen) di berbagai kecamatan dan desa di Kabupaten Toba yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, kini sangat dikhawatirkan oleh masyarakat luas, Sabtu (19/09/2026).
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba yang dipimpin oleh Kadis PU Gumianto Simangunsong dinilai tidak merespons informasi serta aspirasi yang disampaikan warga terkait kualitas, keterbukaan, dan kesesuaian pelaksanaan proyek di lapangan.
Masyarakat telah berupaya menyampaikan temuan — mulai dari pengabaian keselamatan kerja, pengelolaan limbah yang berisiko, ketiadaan papan proyek, hingga kualitas pekerjaan yang diragukan — namun tanggapan dari Dinas PU sangat minim, bahkan cenderung bungkam. Warga mempertanyakan mengapa informasi yang berkaitan dengan uang rakyat tidak ditanggapi secara terbuka dan bertanggung jawab.
Masyarakat Memohon Pimpinan Daerah Segera Turun Tangan
Menyikapi hal ini, masyarakat Kabupaten Toba secara tegas meminta kepada:
Bupati Toba: Effendi Sintong Panangian Napitupulu
Wakil Bupati Toba: Audi Murphy O. Sitorus
Ketua DPRD Kabupaten Toba: Frans Hendrik Tambunan, agar segera turun langsung ke lokasi-lokasi proyek, melakukan pengawasan ketat, dan menindaklanjuti setiap temuan warga. Masyarakat menginginkan pengelolaan anggaran yang transparan, pekerjaan yang berkualitas, serta pengelolaan lingkungan yang aman bagi seluruh warga.
“Kami ingin Kabupaten Toba benar-benar mantap. Jangan biarkan proyek yang dibiayai dari uang rakyat justru mendatangkan kerugian dan keresahan. Kami berharap Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD segera turun tangan agar Toba terurus, transparan, dan terpercaya,” ujar perwakilan warga.
Anggaran APBD adalah amanah seluruh rakyat. Setiap rupiah wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Keterbukaan, tanggung jawab, dan pengawasan yang ketat mutlak diperlukan demi kemajuan Kabupaten Toba.
(S, Zebua)
