BATAM, MATA-PERISTIWA.ID – Dugaan intimidasi terhadap awak media saat melakukan penelusuran di kawasan Pelabuhan Dapur 6, Sembulang, Kecamatan Galang, Barelang, Kota Batam, memunculkan pertanyaan serius tentang keterbukaan aktivitas di kawasan tersebut sekaligus perlindungan terhadap kerja jurnalistik.
Dalam penelusuran tersebut, awak media mendapati sejumlah truk berjejer di kawasan pelabuhan dan diduga tengah melakukan aktivitas bongkar muat barang dalam jumlah besar. Namun, ketika hendak mendekat untuk memperoleh informasi dan melakukan konfirmasi, situasi justru memanas.
Awak media mengaku mendapat teriakan bernada tuduhan “maling”, dikerumuni sejumlah warga, hingga mengalami tindakan yang diduga sebagai intimidasi.
Persoalan semakin serius ketika ponsel milik awak media disebut-sebut diambil dan berada di tangan Ketua RT setempat. Identitas awak media juga difoto, bahkan muncul ancaman akan melacak mereka apabila aktivitas di lokasi tersebut diberitakan.
Jika keterangan tersebut terbukti, tindakan demikian bukan persoalan sepele. Menghalangi kerja jurnalistik, terlebih dengan ancaman dan penguasaan perangkat kerja wartawan, merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Situasi malam itu juga dilaporkan semakin tegang. Sejumlah warga, termasuk laki-laki dan perempuan, terlihat mengelilingi awak media. Beberapa di antaranya diduga membawa senjata tajam dan kayu.
Di tengah ketegangan tersebut, terdengar pula warga lain berteriak agar tidak ada yang melakukan pemukulan. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ancaman keselamatan yang tidak boleh dianggap remeh.
Namun, pertanyaan yang lebih besar justru muncul dari aktivitas di kawasan pelabuhan tersebut.
Mengapa keberadaan sejumlah truk dan aktivitas bongkar muat yang terlihat di lokasi belum disertai penjelasan terbuka kepada awak media? Siapa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut? Apakah seluruh aktivitas sudah memenuhi ketentuan perizinan dan pengawasan yang berlaku?
Kondisi tersebut perlu dijelaskan oleh pihak kepolisian. Apakah terdapat kendala dalam memasuki kawasan itu? Apa langkah yang telah dilakukan untuk memastikan keselamatan awak media dan memeriksa aktivitas bongkar muat yang menjadi perhatian?
Jangan Sampai Portal Menjadi Batas Penegakan Hukum
Kebebasan pers bukanlah hak istimewa wartawan, melainkan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur ancaman pidana bagi pihak yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3).
Karena itu, dugaan pengambilan ponsel, ancaman pelacakan, serta tindakan yang menghambat peliputan di Dapur 6 perlu ditelusuri secara objektif oleh aparat penegak hukum.
Kapolda Kepri, Polresta Barelang, Bea Cukai, BP Batam, serta instansi terkait didesak memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
Pemeriksaan tidak cukup hanya berhenti pada dugaan intimidasi. Aktivitas bongkar muat, legalitas barang, dokumen pengangkutan, perizinan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab di kawasan tersebut juga perlu diperiksa sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Publik berhak mendapatkan penjelasan. Awak media berhak menjalankan tugas tanpa ancaman. Aparat berkewajiban memastikan hukum berlaku tanpa tebang pilih.
Pertanyaan yang kini menunggu jawaban: apa sebenarnya yang berlangsung di balik portal Pelabuhan Dapur 6, dan mengapa upaya memperoleh informasi justru berujung pada dugaan intimidasi?
Jangan biarkan dugaan pelanggaran terhadap kebebasan pers berlalu tanpa pemeriksaan. Sebab, ketika wartawan menghadapi ancaman saat mencari informasi untuk publik, yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan jurnalis, tetapi juga hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran.
