LEBAK, MATA-PERISTIWA.ID – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk mendongkrak kualitas kesehatan anak-anak Indonesia kini mendapat sorotan tajam dari kalangan aktivis. Pemerintah diminta memperketat sistem pengawasan tata kelola menyusul adanya desas-desus mengenai dugaan praktik jual-beli hak pengelolaan dapur MBG di sejumlah daerah.
Aktivis Pemuda Banten Bersatu (PBB), Ahmad Saifuddin Halim, menegaskan bahwa MBG merupakan kebijakan nasional yang sangat strategis, sehingga harus steril dari segala bentuk potensi penyimpangan komersial sepihak.
Dorong Kejaksaan Turun Tangan Selidiki Dapur MBG
Ahmad mengimbau agar arus informasi dan keluhan yang berkembang di tengah masyarakat terkait pengelolaan dapur MBG tidak diabaikan begitu saja. Ia mendorong aparat penegak hukum dari berbagai tingkatan untuk segera melakukan langkah mitigasi dan pemeriksaan secara objektif.
“Kami berharap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh. Kami mendorong aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, hingga Kejaksaan Negeri untuk memperkuat pengawasan anggaran MBG dan menelusuri informasi komersialisasi dapur di daerah,” tegas Ahmad Saifuddin Halim, Rabu (3/6/2026).
Menurutnya, pendalaman kasus secara hukum yang sesuai dengan prosedur mutlak dilakukan demi menjaga kredibilitas program nasional serta memastikan kepercayaan publik tidak luntur.
Pengawasan Mutu Gizi dan Akuntabilitas Anggaran
PBB menilai esensi utama dari pengawasan program ini tidak boleh hanya berkutat pada urusan kelengkapan administrasi atau pelaporan di atas kertas semata. Ada beberapa poin krusial yang harus dipastikan secara langsung di lapangan:
-
- Ketepatan Alokasi Dana: Menjamin setiap rupiah anggaran yang diturunkan pusat benar-benar dikonversi menjadi bahan pangan berkualitas bagi anak-anak.
- Kualitas Gizi Hidangan: Memastikan menu makanan yang diproduksi oleh dapur umum memenuhi standar nutrisi tumbuh kembang generasi muda.
- Integritas Pengelola: Menutup celah adanya makelar atau pihak ketiga tak resmi yang mencari keuntungan pribadi dari penunjukan pengelola dapur.
Ahmad menambahkan, evaluasi terhadap performa dan distribusi logistik MBG wajib dijalankan secara berkala serta berkelanjutan. Dengan tata kelola yang terbuka, profesional, dan akuntabel, program MBG diharapkan mampu memberikan dampak positif yang nyata dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul di masa depan. ***
