MEDAN, MATA-PERISTIWA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus bergerak taktis mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan melalui penguatan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah besar ini diakselerasi demi mewujudkan layanan publik yang jauh lebih cepat, terintegrasi, transparan, dan berorientasi penuh pada kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib, yang hadir mewakili Gubernur Sumut, Bobby Nasution.
Dirinya secara resmi membuka agenda ‘Pendampingan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital Regional Sumatera Tahun 2026’ yang diinisiasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Adora Convention, Jalan Harmonika Nomor 7 Medan, Senin (29/6/2026).
Dalam sambutannya, Suib memaparkan bahwa migrasi tata kelola ke ruang digital kini bukan lagi sekadar pilihan atau gaya hidup birokrasi, melainkan sebuah kebutuhan mutlak guna menghadirkan pelayanan publik yang akuntabel.
“Transformasi digital merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat luas,” ujar Muhammad Suib di hadapan seluruh delegasi se-Sumatera.
Bukan Lomba Bikin Aplikasi, Tapi Manfaat Nyata untuk Warga
Menariknya, Pemprov Sumut menggarisbawahi satu kekeliruan yang kerap terjadi dalam proses digitalisasi birokrasi. Menurut Suib, indikator keberhasilan transformasi digital sama sekali tidak diukur dari seberapa banyak aplikasi baru yang diciptakan oleh instansi pemerintah.
“Keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat riilnya berupa pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, berkualitas, dan terpercaya,” tegasnya.
Melalui forum regional ini, Suib berharap ada langkah konkret untuk mendongkrak kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Ia mengajak seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumut untuk:
-
Memperkuat kolaborasi lintas sektor dan membuang ego sektoral.
-
Memperbaiki tata kelola dan validasi data terpadu.
-
Mengintegrasikan aplikasi pelayanan publik agar tidak tumpang tindih.
-
Membangun budaya kerja yang adaptif terhadap lompatan teknologi.
Apresiasi tinggi juga disampaikan kepada Kementerian PANRB yang telah memercayakan Sumatera Utara sebagai tuan rumah. Agenda ini bernilai sangat strategis sebagai persiapan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026, sekaligus menyokong target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Kementerian PANRB: Kolaborasi Adalah Kunci Utama
Senada dengan Pemprov Sumut, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, menyatakan bahwa masa depan pelayanan publik bertumpu pada kemudahan akses yang berpusat pada kebutuhan rakyat (citizen-centric).
“Kementerian PANRB menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci mutlak keberhasilan transformasi digital dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan terpercaya,” ucap Averrouce.
Pihaknya memuji komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bobby Nasution yang terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyelaraskan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Acara berskala regional ini dihadiri oleh para Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Sumatera, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepala Biro Organisasi, serta seluruh pejabat pengampu transformasi digital regional.
Reporter: Tim Redaksi/S. Zebua
