TANJUNGPINANG, MATA-PERISTIWA.ID – Keamanan wilayah perbatasan Indonesia tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan fisik dan militer semata. Di era digital, kedaulatan informasi dan ketahanan siber menjadi benteng utama menjaga beranda terdepan NKRI dari gempuran disinformasi serta hoaks lintas negara.
Guna menjawab tantangan tersebut, Analis Kebijakan Lemdiklat Polri, Irjen Pol. Andry Wibowo, menekankan pentingnya sinergi total antara kepolisian dan media massa. Materi strategis ini akan dikupas tuntas dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Komunitas Jurnalis Kepri (KJK) bersama UPN “Veteran” Yogyakarta di Hotel CK Tanjungpinang, Sabtu–Minggu (29–30/8/2026).
“Keamanan wilayah perbatasan tidak hanya dijaga dengan kekuatan fisik, melainkan juga dengan kedaulatan informasi dan ketahanan siber. Sinergi Polri dan pers adalah kunci utama. Polri mengamankan dari sisi hukum dan teknis siber, sedangkan pers membentengi masyarakat melalui akurasi berita,” tegas Irjen Pol. Andry Wibowo, Kamis (20/8/2026).
Jenderal Bintang Dua tersebut memetakan bahwa wilayah perbatasan seperti Kepulauan Riau (Kepri) sangat rentan terhadap penetrasi digital asing. Kondisi infrastruktur lokal yang terus berkembang membuat narasi bohong dapat menyebar lebih cepat sehingga mengancam nasionalisme warga.
Poin Penting Sinergi Strategis Polri dan Pers di Wilayah Perbatasan:
-
Tindakan Taktis Kepolisian: Menjalankan patroli siber intensif, penegakan hukum UU ITE yang berkeadilan, hingga edukasi Kamtibmas siber di pelosok.
-
Peran Garda Depan Media: Menyajikan berita berbasis fakta, verifikasi (fact-checking) isu sensitif, serta membangun narasi tandingan (counter-narrative) terhadap hoaks asing.
-
Pusat Informasi Bersama (Media Center): Pembentukan kanal konfirmasi kilat antara Humas Polri dan wartawan guna memverifikasi isu simpang siur dalam hitungan menit.
-
Program Literasi Siber Desa: Edukasi bersama ke desa-desa perbatasan untuk meningkatkan kecakapan digital dan literasi hukum masyarakat.
-
Forum Kamtibmas Siber Berkala: Pertemuan rutin memetakan tren disinformasi lokal, geopolitik sensitif, dan deteksi dini konflik sosial.
Langkah taktis ini mendapat apresiasi dari Ketua KJK, Ady Indra Pawennari. Kegiatan UKW yang dijadwalkan dibuka oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad ini dinilai menjadi momentum emas penguatan ruang digital perbatasan.
“Jurnalis lokal memiliki tanggung jawab moral sebagai benteng pertahanan informasi dari gempuran disinformasi asing,” kata Ady.
Sementara itu, Ketua Panitia UKW, Ambo Akok, memastikan kesiapan teknis peserta yang berasal dari Anambas, Bintan, Batam, hingga Tanjungpinang telah maksimal untuk melahirkan wartawan yang kompeten, profesional, dan berintegritas.
(Leni/Mata-Peristiwa)
