Tagih Janji Jalan Rusak, Ribuan Massa Gemah BSP Siap Demonstrasi di DPRD Garut

Ribuan warga Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy (Gemah BSP) siap menggelar aksi di DPRD Garut pada 20 Agustus 2026 tuntut perbaikan jalan rusak.

GARUT, MATA-PERISTIWA.ID – Kekecewaan masyarakat Garut Selatan terhadap buruknya infrastruktur jalan kembali memuncak. Gerakan Masyarakat Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy (Gemah BSP) mengonsolidasikan ribuan warga untuk menggelar aksi damai di Gedung DPRD Kabupaten Garut pada Kamis (20/8/2026).

Aksi serentak ini merupakan bentuk protes atas kondisi ruas jalan utama Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy yang dinilai terabaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Garut selama bertahun-tahun.

Tokoh masyarakat Peundeuy, Ucu Tutun Bachtiar, mengonfirmasi bahwa kekecewaan masyarakat sudah mencapai titik jenuh. Ini merupakan aksi ke-3 masyarakat dalam dua dekade terakhir demi menuntut hak infrastruktur yang layak.

“Sudah dua kali dalam 20 tahun terakhir kami harus turun ke jalan agar jalan ini diperbaiki, yaitu tahun 2006 dan 2016. Kini di tahun 2026, kami harus turun kembali menuntut hal yang sama,” ungkap Ucu dalam pernyataan resminya.

Soroti KUA-PPAS dan Ketimpangan Anggaran

Selain menuntut perbaikan fisik jalan, Gemah BSP secara tegas menolak draf Perubahan KUA-PPAS 2026 dan 2027 apabila tidak memasukkan penganggaran perbaikan jalan ruas Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy.

Bacaan Lainnya

Warga mempertanyakan prioritas penganggaran Pemkab Garut, termasuk alokasi Rp10 miliar untuk pembebasan tanah Sekolah Rakyat yang dinilai kurang mendesak dibanding perbaikan jalan utama pergerakan ekonomi warga.

Mereka juga mempertanyakan pemerataan alokasi anggaran daerah senilai Rp296 miliar yang dinilai belum mencerminkan rasa keadilan bagi wilayah Garut Selatan.

Tuntutan Utama Gerakan Masyarakat (Gemah BSP):

  • Revisi Draf KUA-PPAS 2026–2027: Memasukkan realokasi anggaran prioritas untuk perbaikan total jalan Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy.

  • Evaluasi Skala Prioritas APBD: Meninjau kembali proyek non-urgent seperti pembebasan lahan Sekolah Rakyat sebesar Rp10 miliar.

  • Transparansi Program IJD: Meminta kejelasan penanganan program Inpres Jalan Daerah (IJD) sepanjang 6,5 kilometer agar tepat sasaran.

Mobilisasi Besar-besaran Menuju Pusat Kota

Guna menyuarakan aspirasi tersebut, panitia aksi menargetkan pengerahan hingga 10.000 massa yang akan bergerak menuju Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Garut.

Pihak penyelenggara menyebut telah menyiapkan armada transportasi sebanyak 48 unit bus elf, 32 kendaraan travel, serta sekitar 1.000 sepeda motor dari tiga kecamatan.

Aksi 20 Agustus 2026 mendatang menjadi ujian krusial bagi Pemkab dan DPRD Garut dalam merespons jeritan masyarakat pelosok yang mendesak kepastian perbaikan akses ekonomi, kesehatan, dan pendidikan mereka.

(Irwi/Mata-Peristiwa)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *