KAB. BEKASI, mata-peristiwa.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin mengikuti live talkshow Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri bertema “Kepemimpinan Berintegritas antara Godaan Kekuasaan dan Amanah Rakyat” secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat (16/4/2026).
Kegiatan ini diikuti jajaran perangkat daerah untuk memperkuat komitmen aparatur sipil negara dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan memberikan pelayanan publik yang akuntabel kepada masyarakat.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Iis Sandra Yanti mengatakan integritas menjadi fondasi utama aparatur sipil negara dalam mengambil kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
“Dalam menjalankan tugas kedinasan, ASN harus memiliki integritas yang kuat, sehingga setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Iis Sandra Yanti.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menerapkan sejumlah instrumen pengawasan untuk menjaga tata kelola pemerintahan berjalan baik dan berdampak pada pelayanan publik.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tindak lanjut Monitoring Center for Prevention, penguatan manajemen kinerja, serta peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Iis Sandra Yanti menyebut penerapan berbagai sistem tersebut bertujuan memastikan aparatur sipil negara bekerja profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan ASN bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya,” ujar Iis Sandra Yanti.
Selain penguatan pengawasan, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas layanan melalui penerapan standar operasional prosedur yang jelas, pemenuhan standar pelayanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Pelayanan publik harus menjadi prioritas, mulai dari SOP yang jelas, standar pelayanan yang terukur, hingga kesiapan SDM, agar masyarakat mendapatkan layanan yang optimal sesuai ketentuan,” ujar Iis Sandra Yanti.
Ia menegaskan komitmen integritas aparatur menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Integritas akan terus dijunjung tinggi dan menjadi dasar utama dalam bekerja, sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat,” ujar Iis Sandra Yanti. HD***
