Pandangan Umum Fraksi Sampaikan Saran Atas Ranperda yang Diajukan Eksekutif

TOBA, MATA-PERISTIWA.ID – DPRD Kabupaten Toba menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yakni tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Selasa (14/7/2026).

Dalam rapat tersebut, keenam fraksi di DPRD Toba memberikan catatan kritis serta masukan strategis demi perbaikan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah.

Catatan Kritis Fraksi-Fraksi DPRD Toba:

Berikut adalah poin-poin utama dari pandangan umum yang disampaikan oleh setiap fraksi:

• Fraksi Nasdem-PSI: Menekankan optimalisasi Silpa untuk percepatan pembangunan daerah. Mereka juga mendorong penguatan sistem pengendalian internal dan mitigasi potensi temuan dalam pemeriksaan keuangan.

• Fraksi Partai Golkar: Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penerimaan PAD agar lebih maksimal. Selain itu, mereka menyoroti permasalahan Terminal Porsea yang dinilai telah beralih fungsi menjadi pasar (pekan) umum setiap hari.

• Fraksi PDI-Perjuangan: Mengingatkan agar seluruh penganggaran berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Fraksi ini menekankan pentingnya memprioritaskan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.

• Fraksi Gerindra: Menyoroti besaran belanja pegawai yang dinilai cukup tinggi dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Terkait perubahan Perda Pajak dan Retribusi, fraksi ini menyatakan persetujuan untuk pembahasan lebih lanjut.

• Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat: Meminta pemerintah daerah untuk meminimalkan nilai Silpa. Mereka mendorong inovasi kebijakan fiskal, peningkatan kualitas layanan publik, serta percepatan transformasi digital birokrasi.

  Bacaan Lainnya

  • BPPRD Tanjungpinang Tegaskan Optimalisasi Pajak Bukan Karena Kebocoran, Melainkan Modernisasi Sistem
  • DPRD Kota Bandung Terima Kunjungan Kerja Multi-Daerah: Fokus pada Pengawasan Anggaran dan Harmonisasi Regulasi
  • Aksi Pengusiran Wartawan di Kantor Camat Sibolga Utara: Warga Kecewa, Transparansi Bantuan Bencana Terhambat

• Fraksi PKB: Meminta Bupati Toba menginstruksikan pendataan ulang (inventarisasi) seluruh aset pemerintah daerah. Mereka juga meminta OPD memaksimalkan penggunaan peralatan dan mesin agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Harapan bagi Pemerintah Daerah

Penyampaian pandangan umum ini merupakan bagian dari mekanisme legislatif untuk memastikan bahwa anggaran daerah dikelola secara transparan dan akuntabel. Melalui catatan tersebut, DPRD berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan pembenahan, terutama dalam efektivitas penyerapan anggaran dan peningkatan pelayanan publik.

Rapat Paripurna yang berjalan lancar ini mencerminkan fungsi pengawasan DPRD dalam mengawal kebijakan fiskal di Kabupaten Toba agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.