TANJUNG SELOR, MATA-PERISTIWA.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah mengambil langkah strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu kebijakan utama yang segera diterapkan adalah penerbitan Surat Edaran (SE) Gubernur yang mewajibkan perusahaan di wilayah Kaltara untuk memprioritaskan vendor lokal serta melakukan mutasi kendaraan operasional ke pelat nomor registrasi Kalimantan Utara (KU).
Perkuat Kontribusi Dunia Usaha
Kepala Bapenda Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa kebijakan ini adalah wujud keadilan bagi pembangunan daerah. Menurutnya, perusahaan yang beroperasi dan memanfaatkan infrastruktur di Kaltara wajib berkontribusi optimal melalui pembayaran pajak.
“Perusahaan menggunakan fasilitas yang ada di Kaltara, maka sudah sepatutnya mereka berkontribusi melalui pajak kendaraan bermotor yang terdaftar dengan pelat KU. Ini bukan sekadar mengejar PAD, tapi juga upaya memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan vendor-vendor daerah,” ujar Datu Iqro, Selasa (14/7/2026).
Pendekatan Fleksibel dan Persuasif
Pemprov Kaltara tetap menerapkan kebijakan ini secara fleksibel dan humanis. Jika vendor lokal belum mampu memenuhi kebutuhan teknis perusahaan, penggunaan vendor luar tetap dimungkinkan dengan catatan kendaraan operasional yang digunakan tetap diharapkan melakukan mutasi ke pelat KU.
Untuk menyukseskan kebijakan ini, Pemprov Kaltara akan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Khusus Peningkatan PAD yang melibatkan instansi vertikal, yakni Polda Kaltara, Kejaksaan Tinggi, dan Korem 092/Maharajalila. Pendekatan yang dilakukan adalah dialogis dan persuasif agar pelaku usaha memiliki persepsi yang sama mengenai pentingnya kepatuhan pajak bagi pembangunan daerah.
Realisasi Pajak dan Proyeksi Akhir Tahun
Berdasarkan data Bapenda, realisasi pajak daerah hingga Semester I tahun 2026 telah mencapai 46 persen. Sektor yang menyumbang performa terbaik meliputi:
-
Pajak Air Permukaan (PAP): Mencapai 72 persen.
-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB): Mencapai 56 persen.
Meski menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global yang memengaruhi volume pembelian kendaraan baru (sehingga berdampak pada penerimaan BBNKB), Bapenda Kaltara tetap optimistis target penerimaan hingga akhir tahun dapat menembus angka 92 persen.
Sinergi Lintas Sektor
Datu Iqro menambahkan bahwa Gubernur Kaltara akan mengundang para pimpinan perusahaan untuk duduk bersama. Langkah ini bertujuan membangun komitmen kolaboratif agar dunia usaha tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjadi mitra aktif pemerintah dalam akselerasi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Benuanta.***
