INDRAMAYU, mata-peristiwa.id — Polemik mengenai perbaikan fasilitas umum di wilayah pesisir Pantura Kabupaten Indramayu terus bergulir. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, secara resmi menolak penyerahan koin yang dikumpulkan oleh para petambak dari tujuh desa pesisir setempat.
Koin-koin tersebut sebelumnya digalang oleh masyarakat petambak sebagai bentuk protes simbolis, sekaligus mendesak pemerintah daerah agar segera memperbaiki kerusakan infrastruktur publik yang menjadi urat nadi perekonomian di wilayah mereka.
Alasan Bupati Menolak Sumbangan Koin Warga
Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan bahwa penolakan terhadap koin tersebut bukan berarti pemerintah menutup mata terhadap aspirasi warga. Ia menjelaskan bahwa pembangunan dan perbaikan fasilitas publik di instansi pemerintahan wajib menggunakan dana negara yang akuntabel, bukan dari sumbangan atau saweran warga.
“Pemerintah daerah tidak bisa dan tidak boleh menerima uang sumbangan atau koin seperti ini untuk membangun fasilitas umum. Semua program pembangunan harus melalui mekanisme penganggaran yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui APBD. Tugas masyarakat adalah menagih janji dan mengawal, bukan patungan membiayai proyek negara,” ujar Lucky Hakim.
Lucky Hakim meminta masyarakat untuk memercayakan proses perbaikan kepada pemerintah daerah dan menyalurkan tuntutan melalui jalur audiensi yang formal.
Jamin Evaluasi dan Pemerataan Infrastruktur Pesisir
Pemerintah Kabupaten Indramayu menyatakan tetap menampung seluruh poin tuntutan yang disuarakan oleh para petambak dari tujuh desa pesisir Pantura tersebut. Kerusakan fasilitas umum di kawasan tambang diakui menjadi salah satu agenda yang sedang dievaluasi oleh dinas teknis terkait.
“Kami sangat mengapresiasi semangat dan kepedulian warga terhadap lingkungan mereka. Aspirasi dari tujuh desa pesisir ini sudah kami catat. Saat ini, tim dari dinas terkait sedang melakukan survei dan pemetaan di lapangan agar perbaikan infrastruktur di sana bisa segera kita masukkan ke dalam skema penganggaran resmi,” lanjut Bupati.
Melalui klarifikasi ini, Pemkab Indramayu berharap masyarakat tidak lagi melakukan aksi pengumpulan dana swadaya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik infrastruktur pesisir ini secara prosedural demi kesejahteraan jangka panjang para petambak Pantura.
Rendi***
