Indramayu, mata-peristiwa.id -Pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin terus mendorong percepatan pembangunan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indramayu yang REANG.
Sepanjang Januari hingga Juli 2026, sejumlah program pembangunan dan capaian pemerintah daerah mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari kesehatan, pertanian, infrastruktur, pendidikan, perumahan, industri, perlindungan nelayan, hingga penguatan pemerintahan desa.
Di sektor kesehatan, Pemkab Indramayu terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengembangan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dan penguatan Puskesmas. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Agustus 2026 mencapai 99,81 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 78,57 persen dari target 80 persen.
Pemerintah daerah juga telah mendaftarkan 541.445 jiwa sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) dengan dukungan APBD sebesar Rp233,8 miliar. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap perlindungan jaminan kesehatan.
Di sektor pertanian, Indramayu tetap memperkuat perannya sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Total Lahan Baku Sawah mencapai sekitar 124.517 hektare, sedangkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 92.888 hektare.
Pemkab Indramayu menargetkan produksi padi Gabah Kering Panen (GKP) sebesar 1,7 juta ton. Berbagai intervensi dilakukan untuk mendukung target tersebut, antara lain melalui bantuan mesin pompa air, normalisasi saluran, pembangunan irigasi perpompaan, Jaringan Irigasi Air Tanah hingga pengaturan gilir-giring air.
Pengembangan sektor hortikultura juga terus dilakukan. Salah satunya komoditas mangga yang diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 114.000 ton per tahun.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas. Perbaikan jalan lingkungan mencapai 20.298 meter, jalan desa 31.200 meter dan jalan kabupaten 23.160 meter. Normalisasi sungai serta saluran pembuang juga mencapai 60.170 meter.
Pada jaringan irigasi permukaan, peningkatan dilakukan sepanjang 6.110 meter. Pemkab juga menargetkan pemasangan 3.199 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) hingga Desember 2026.
Di bidang pendidikan, sebanyak 322 sekolah jenjang TK, SD dan SMP mendapatkan program revitalisasi, rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas baru. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan meubelair berupa 2.254 set untuk SD dan 1.856 set untuk SMP.
Perhatian terhadap masyarakat juga diwujudkan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Tahun 2026 terdapat 310 unit rumah yang menjadi sasaran penanganan, terdiri dari 22 unit melalui APBD Kabupaten Indramayu dan 288 unit melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari APBN.
Di sektor industri, Pemkab Indramayu menyiapkan pengembangan enam Kawasan Peruntukan Industri (KPI), yakni Sukra, Patrol-Kandanghaur, Losarang, Balongan-Juntinyuat, Krangkeng dan Tukdana. Total luasan yang disiapkan mencapai sekitar 14.110 hektare di luar kawasan LP2B.
Pengembangan kawasan industri tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi Indramayu dalam kawasan Rebana sekaligus mendorong pertumbuhan investasi, lapangan kerja dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Untuk masyarakat pesisir, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap perlindungan nelayan. Sebanyak 1.000 nelayan kecil dengan ukuran kapal di bawah 10 Gross Ton mendapatkan premi asuransi ketenagakerjaan/perlindungan nelayan dengan nilai sekitar Rp201 juta yang bersumber dari APBD Kabupaten Indramayu.
Program sosial pendidikan turut diperkuat melalui Sekolah Rakyat di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi. Pada tahun ajaran 2026, sekolah tersebut menampung 370 peserta didik. Sekolah Rakyat berdiri di atas lahan kurang lebih 10 hektare dengan kapasitas yang diproyeksikan mencapai 1.000 siswa.
Di tingkat pemerintahan desa, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus dikebut. Hingga kini telah terbangun 200 unit dari target 317 unit. Koperasi tersebut diharapkan menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa dan membuka ruang usaha yang lebih dekat dengan kebutuhan warga.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Kabupaten Indramayu juga mencatat capaian dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025. Indramayu berhasil menempati peringkat kelima secara nasional dan peringkat ketiga di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Berbagai capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk terus mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penguatan sektor kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, perlindungan sosial, industri serta ekonomi masyarakat, Pemkab Indramayu menargetkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka capaian, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
